Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan penjelasan terkait perbedaan status hukum antara rokok konvensional dan rokok elektrik atau vape.

MUI secara resmi menetapkan vape sebagai sesuatu yang haram melalui Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026.

Namun, keputusan tersebut tidak langsung diberlakukan secara sama kepada rokok konvensional di tengah masyarakat.

Faktor Ilmiah dan Pandangan Ulama

Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof KH Asrorun Ni'am Sholeh, menyatakan bahwa perbedaan penetapan hukum ini didasarkan pada fakta ilmiah.

Menurutnya, hukum rokok konvensional masih menjadi perdebatan atau khilaf di kalangan para ulama.

Sebagian ulama menilai rokok konvensional bersifat makruh, sementara sebagian kelompok ulama lainnya menyatakan haram.

Sebaliknya, penggunaan vape dinilai tidak menyisakan ruang perbedaan pendapat karena dampak buruk kesehatannya sudah terbukti.

MUI mencakup pelarangan terhadap seluruh aktivitas vape mulai dari produksi hingga perdagangan dalam fatwa terbarunya.

Risiko kesehatan yang ditimbulkan meliputi gangguan pernapasan kronis hingga ancaman penyakit jantung.

Selain itu, cairan vape tetap memiliki kandungan nikotin yang bersifat adiktif dan memicu ketergantungan.

MUI juga menyoroti potensi perangkat vape yang kerap disalahgunakan sebagai sarana peredaran narkotika cair.

Penerapan kaidah fikih saddu dzari'ah dan li al-wasa'il hukm al-maqasid digunakan untuk menutup jalan keburukan tersebut.

Terkait penerimaan cukai vape yang mencapai triliunan rupiah, MUI menjelaskan bahwa pungutan tinggi bertujuan membatasi konsumsi.

Nilai cukai tersebut dinilai tidak sebanding dengan beban biaya pemulihan kesehatan masyarakat akibat dampak buruknya.