Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sedang mendalami kemungkinan pelarangan total peredaran rokok elektrik di dalam negeri.

Langkah tersebut diambil sebagai tindak lanjut atas keluarnya fatwa Majelis Ulama Indonesia yang mengharamkan penggunaan rokok elektrik.

Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes, Aji Muhawarman menyatakan bahwa rokok elektrik bukan produk yang bebas dari risiko kesehatan.

Kandungan nikotin di dalam perangkat tersebut bersifat adiktif meskipun tanpa tar serta mengandung zat kimia yang berpotensi membahayakan.

Pemerintah juga menyoroti potensi penyalahgunaan perangkat vape untuk mengonsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Sebelumnya, pengendalian rokok elektrik telah diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang pembatasan usia hingga iklan.

Meski demikian, penguatan kebijakan melalui opsi pelarangan total kini masuk dalam kajian demi perlindungan kesehatan masyarakat.

Aji menegaskan bahwa rencana tersebut masih berada dalam tahap kajian dan belum ditetapkan sebagai kebijakan larangan total yang resmi.

Majelis Ulama Indonesia menetapkan hukum haram rokok elektrik yang mencakup pengguna, kegiatan produksi, hingga aktivitas jual beli.

Ketetapan tersebut tercantum dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik yang ditetapkan pada November 2026.

Fatwa keagamaan tersebut tidak secara otomatis berlaku sebagai larangan hukum negara tanpa adanya dasar perundang-undangan.