Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menegaskan bahwa pemerintah provinsi akan melarang peredaran rokok elektrik di wilayahnya.

Kebijakan tersebut dituangkan dalam rancangan peraturan daerah yang ditargetkan rampung pada akhir November.

Regulasi itu merupakan revisi Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif.

Setelah disahkan nanti, perangkat aturan ini melarang penggunaan serta perdagangan vape dan pod di Sumatera Utara.

Pemprov Sumut juga menyiapkan langkah antisipasi bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang terdampak kebijakan tersebut.

Pemerintah berkoordinasi dengan Bank Sumut guna menyediakan skema kredit khusus bagi pedagang vape yang harus beralih usaha.

Skema permodalan itu masih dibahas, termasuk kemungkinan pemerintah provinsi menanggung bunga pinjaman agar pelaku usaha tidak terbebani.

Selain Bank Sumut, pemprov juga terbuka bekerja sama dengan Bank Syariah Indonesia untuk memperluas akses permodalan UMKM.

Dukungan Perbankan dan Sorotan Isu Narkotika

Bobby mencontohkan bahwa Bank Sumut memiliki target penyaluran kredit yang besar, sehingga pembiayaan bagi pelaku usaha dapat terus didorong.

Pemprov Sumut siap membantu proses penyaluran modal tersebut agar para pedagang dapat beralih ke sektor lain dengan lancar.

Persoalan rokok elektrik ini sebelumnya menjadi sorotan setelah dikaitkan dengan dugaan penyalahgunaan narkotika di tengah masyarakat.

Atas dasar tersebut, Kapolri Jenderal Pol Suyudi mengeluarkan instruksi kepada jajarannya untuk tidak menggunakan vape.

Sejumlah kepolisian daerah juga melarang penggunaan rokok elektrik di lingkungan kantor kepolisian. Belakangan, Majelis Ulama Indonesia menerbitkan fatwa yang mengharamkan penggunaan, produksi, hingga perdagangan vape.