Penggunaan rokok elektrik atau vape kini menjadi sorotan utama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Produk tersebut dinilai menyimpan potensi bahaya kesehatan yang serius bagi para penggunanya.

Kandungan nikotin cair serta berbagai pilihan rasa manis dikhawatirkan dapat memicu ketergantungan.

Kondisi adiksi tersebut berpotensi memicu proses yang mengarah pada kemunculan penyakit diabetes.

Direktur Penyakit Tidak Menular Kemenkes RI, dr. Siti Nadia Tarmizi, M. Epid.

, memberikan penjelasan terkait hal itu.

Nikotin di dalam vape terbukti dapat memicu adiksi kuat bagi setiap orang yang mengonsumsinya.

Ketersediaan beragam varian rasa mendorong peningkatan frekuensi penggunaan yang semakin sering.

Rasa manis pada produk tersebut menjadi faktor utama yang mendorong konsumsi secara berulang.

Konsentrasi penggunaan yang terus meningkat akibat adiksi dikhawatirkan memicu sel-sel pemicu diabetes.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Nadia saat berada di wilayah Jakarta Selatan pada hari Jumat.

Mekanisme penggunaan vape dan rokok konvensional memiliki perbedaan yang cukup mendasar.

Rokok elektrik memakai ekstrak nikotin cair yang dimasukkan ke perangkat lalu dihirup pengguna.

Sementara itu, rokok konvensional menggunakan bahan tembakau yang dibakar untuk menghasilkan nikotin.

Kemenkes juga memberikan penjelasan terkait batas kewenangan instansi dalam mengatur peredaran produk tersebut.

Kementerian Kesehatan menegaskan tidak memiliki wewenang untuk menerbitkan larangan peredaran vape.

Keputusan pelarangan peredaran produk tersebut memerlukan adanya kesepakatan lintas kementerian terkait.

Kemenkes bukan lembaga yang memegang tanggung jawab dalam mengeluarkan izin peredaran vape.

Pengaturan izin edar dan peredaran vape sepenuhnya berada di bawah kewenangan Kementerian Perdagangan.

Selain itu, Kementerian Keuangan juga memiliki peran dalam aspek perizinan serta peredaran produk tersebut.

Meskipun tidak memiliki wewenang melarang, Kemenkes menyarankan agar masyarakat menghindari penggunaan vape.

Imbauan tersebut diberikan dengan mempertimbangkan berbagai potensi dampak buruk bagi kesehatan.