Otoritas Jasa Keuangan telah merampungkan proses hukum terhadap perkara dugaan tindak pidana perbankan syariah.

Lembaga tersebut menyerahkan dua tersangka beserta sejumlah barang bukti langsung kepada Jaksa Penuntut Umum.

Proses penyerahan tahap dua itu dilakukan bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Banyumas pada hari Kamis.

Pihak berwenang menetapkan dua orang berinisial TR serta AHK sebagai tersangka dalam perkara hukum ini.

Tersangka berinisial TR memegang posisi sebagai Direktur Utama di dalam PT BPRS Khasanah Ummat tersebut.

Sementara itu, individu berinisial AHK tercatat sebagai pihak terafiliasi yang bertindak sebagai konsultan bisnis.

Kedua orang tersebut diduga kuat terlibat dalam tindakan penyimpangan terkait penyaluran fasilitas pembiayaan.

Praktik penyaluran pembiayaan tersebut dinilai tidak sesuai dengan ketentuan maupun tujuan pemberian fasilitas.

Hasil penyidikan mendalam menunjukkan rangkaian dugaan penyimpangan ini berlangsung sejak bulan Mei 2018.

Rangkaian penyimpangan perbankan tersebut terus berlanjut hingga kurun waktu bulan September tahun 2021.

Kasus hukum ini mencakup total 21 fasilitas pembiayaan yang melibatkan sebanyak 20 orang nasabah.

Akibat perbuatan tersebut, potensi kerugian keuangan diperkirakan mencapai angka sebesar Rp1,72 miliar.

Sebelum melakukan pelimpahan tersangka, penyidik menyerahkan berkas perkara kepada JPU melalui Tahap I.

Berkas perkara dari penyidik tersebut dinyatakan telah lengkap atau P-21 pada tanggal 11 November 2026.

Penanganan perkara hukum ini bermula dari rangkaian kegiatan pengawasan rutin terhadap lembaga keuangan.

Prosedur pengawasan mencakup pemeriksaan khusus, proses penyelidikan, hingga tahap penyidikan mendalam.

Tersangka TR disangkakan melanggar ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Perbankan Syariah.

Regulasi tersebut telah mengalami perubahan melalui undang-undang mengenai pengembangan sektor keuangan.

Penyidik juga menerapkan alternatif sangkaan pasal kepada tersangka TR dengan memperhatikan ketentuan pidana.

Sementara itu, tersangka AHK dijerat dengan sangkaan melanggar ketentuan Pasal 64 Undang-Undang Perbankan Syariah.

Penerapan alternatif pasal lainnya turut dikenakan kepada AHK berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Lembaga pengawas terus memperkuat koordinasi bersama aparat penegak hukum dalam menangani perkara keuangan.

Komitmen menjaga integritas industri jasa keuangan dan perlindungan konsumen menjadi prioritas utama penegakan hukum.