Tersangka Kasus BPRS Khasanah Ummat Resmi Diserahkan OJK ke Kejari Banyumas
Otoritas Jasa Keuangan telah merampungkan proses hukum terhadap perkara dugaan tindak pidana perbankan syariah.
Lembaga tersebut menyerahkan dua tersangka beserta sejumlah barang bukti langsung kepada Jaksa Penuntut Umum.
Proses penyerahan tahap dua itu dilakukan bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Banyumas pada hari Kamis.
Pihak berwenang menetapkan dua orang berinisial TR serta AHK sebagai tersangka dalam perkara hukum ini.
Tersangka berinisial TR memegang posisi sebagai Direktur Utama di dalam PT BPRS Khasanah Ummat tersebut.
Sementara itu, individu berinisial AHK tercatat sebagai pihak terafiliasi yang bertindak sebagai konsultan bisnis.
Kedua orang tersebut diduga kuat terlibat dalam tindakan penyimpangan terkait penyaluran fasilitas pembiayaan.
Praktik penyaluran pembiayaan tersebut dinilai tidak sesuai dengan ketentuan maupun tujuan pemberian fasilitas.
Hasil penyidikan mendalam menunjukkan rangkaian dugaan penyimpangan ini berlangsung sejak bulan Mei 2018.
Rangkaian penyimpangan perbankan tersebut terus berlanjut hingga kurun waktu bulan September tahun 2021.
Kasus hukum ini mencakup total 21 fasilitas pembiayaan yang melibatkan sebanyak 20 orang nasabah.
Akibat perbuatan tersebut, potensi kerugian keuangan diperkirakan mencapai angka sebesar Rp1,72 miliar.
Sebelum melakukan pelimpahan tersangka, penyidik menyerahkan berkas perkara kepada JPU melalui Tahap I.
Berkas perkara dari penyidik tersebut dinyatakan telah lengkap atau P-21 pada tanggal 11 November 2026.
Penanganan perkara hukum ini bermula dari rangkaian kegiatan pengawasan rutin terhadap lembaga keuangan.
Prosedur pengawasan mencakup pemeriksaan khusus, proses penyelidikan, hingga tahap penyidikan mendalam.
Tersangka TR disangkakan melanggar ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Perbankan Syariah.
Regulasi tersebut telah mengalami perubahan melalui undang-undang mengenai pengembangan sektor keuangan.
Penyidik juga menerapkan alternatif sangkaan pasal kepada tersangka TR dengan memperhatikan ketentuan pidana.
Sementara itu, tersangka AHK dijerat dengan sangkaan melanggar ketentuan Pasal 64 Undang-Undang Perbankan Syariah.
Penerapan alternatif pasal lainnya turut dikenakan kepada AHK berdasarkan undang-undang yang berlaku.
Lembaga pengawas terus memperkuat koordinasi bersama aparat penegak hukum dalam menangani perkara keuangan.
Komitmen menjaga integritas industri jasa keuangan dan perlindungan konsumen menjadi prioritas utama penegakan hukum.
Update Terbaru
Anime Soara and the House of Monsters Gaet Dua Seiyuu Baru untuk 2027
Rabu / 18-11-2026, 08:49 WIB
Batas Wakhir Penetapan UMP 2027 oleh Kepala Daerah Jatuh Pada Tanggal 21 November
Rabu / 18-11-2026, 08:49 WIB
Solusi kipas angin tidak kencang karena debu dan komponen aus
Rabu / 18-11-2026, 08:42 WIB
Menentukan Posisi Pintu Rumah dan Meja Kerja Pembawa Hoki Shio
Rabu / 18-11-2026, 08:42 WIB
Ramalan Zodiak Paling Beruntung 18 November 2026 Bawa Kedamaian
Rabu / 18-11-2026, 08:42 WIB
Respons DPR dan KPU soal Petisi Verifikasi Ijazah Anggota Dewan
Rabu / 18-11-2026, 08:35 WIB
Peran Vital Haaland Bawa Norwegia Tembus Perempat Final UEFA Nations League
Rabu / 18-11-2026, 08:35 WIB
Nelayan Kepulauan Sangihe Ditemukan Selamat di Perairan Buol
Rabu / 18-11-2026, 08:35 WIB
Karier dan Asmara Libra Serta Scorpio dalam Zodiak 18 November
Rabu / 18-11-2026, 08:35 WIB
Baca Komik Lookism Chapter 634 Bahasa Indonesia, Jadwal Rilis dan Bocoran Kim Gap-ryong [25]
Rabu / 18-11-2026, 08:30 WIB
Kasus Bupati Kupang, Menteri HAM Jadwalkan Temui Keluarga Korban
Rabu / 18-11-2026, 08:28 WIB
Penyelamatan Badak Jawa, Pemerintah Siapkan Lokasi Konservasi Alternatif
Rabu / 18-11-2026, 08:28 WIB
Marak Gangguan Siber Melanda, Jaringan Rahasia NSA Ikut Mengalami Penurunan Sistem
Rabu / 18-11-2026, 08:28 WIB






