Polemik mengenai keabsahan dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali mencuat ke permukaan publik.

Situasi ini berkembang setelah Mahkamah Agung mengeluarkan putusan tingkat kasasi yang menyatakan surat keterangan tersebut tidak sah.

Desakan Mundur dan Pemakzulan

Pihak penggugat perkara ini mendesak Gibran untuk segera melepaskan jabatannya sebagai wakil presiden.

Selain itu, desakan agar Dewan Perwakilan Rakyat menggulirkan pemakzulan juga disuarakan oleh sejumlah pihak terkait.

Tanggapan Pihak Relawan

Di sisi lain, perwakilan relawan pendukung menilai putusan tersebut tidak memengaruhi keabsahan pencalonan Gibran pada masa lalu.

Mereka menganggap dinamika politik yang terjadi saat ini sebagai bagian dari proses demokrasi yang berjalan.

Kronologi Putusan dan Gugatan

Mahkamah Agung dalam amar putusannya di tingkat kasasi mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya yang tertuang dalam Putusan No. 742 K/TUN/2026 dan dibacakan pada Jumat 30 Oktober 2026 lalu.

Subhan selaku penggugat meminta agar Surat Keterangan Nomor 9149/D. D1/KS/2019 yang diterbitkan pada 6 Agustus 2019 dinyatakan tidak sah serta dibatalkan demi hukum.

Perkara ini sebelumnya sempat tidak diterima di tingkat pertama PTUN Jakarta serta pada tingkat banding sebelum akhirnya berlanjut hingga tingkat kasasi di Mahkamah Agung.

Selain perkara di Mahkamah Agung, persoalan dokumen pendidikan Gibran ini juga sempat dibawa ke Mahkamah Konstitusi oleh pihak terkait.