Buruh dan pekerja di Kepulauan Riau kini punya kanal baru untuk menyampaikan keluhan soal tempat kerja, tanpa harus menunggu masalah membesar.

Kanal itu bernama Halo Buruh Kepri, platform digital berbasis website yang diluncurkan Direktorat Intelijen dan Keamanan (Ditintelkam) Polda Kepulauan Riau pada Kamis, 22 Oktober 2026, di Hotel Aglow Batam. Peluncurannya dibuka oleh Direktur Intelkam Polda Kepri yang diwakili Kasubdit 3 Ditintelkam Polda Kepri, AKBP Sudiono.

Menurut Dirintelkam Polda Kepri, Kombes Pol Ferikson Tampubolon, kehadiran Halo Buruh Kepri menjadi salah satu upaya membangun komunikasi antara kepolisian, pekerja, dan serikat buruh, sehingga persoalan ketenagakerjaan bisa lebih cepat diketahui dan ditangani.

Masalah apa saja yang ditampung?

Fokus pemantauan platform ini mencakup persoalan yang paling sering dikeluhkan pekerja. Pertama, pemutusan hubungan kerja (PHK) dan perselisihan hubungan industrial. Kedua, penunggakan tunjangan hari raya (THR). Ketiga, pemenuhan hak pekerja terkait BPJS Ketenagakerjaan, termasuk kepesertaan dan hak-hak yang melekat padanya.

Konsep yang diusung adalah deteksi dini: potensi gesekan ketenagakerjaan teridentifikasi sejak awal, sebelum meluas menjadi gejolak sosial. Platform ini memadukan peran kepolisian, pekerja, serikat buruh, manajemen perusahaan, dan pemerintah dalam satu jembatan komunikasi.

Cara mengaksesnya

Pekerja atau buruh di wilayah Kepulauan Riau yang ingin menyampaikan persoalan ketenagakerjaan dapat mengakses layanan ini melalui situs haloburuhkepri.com atau dengan memindai kode QR layanan yang telah disebarkan.

Langkah ini sejalan dengan Program Prioritas Kapolri Quick Wins 1, Pengungkit 3, yakni Polisi Peduli Pengangguran (Poliran). Dalam semangat yang sama, Polda Kepri juga mendorong peningkatan kompetensi tenaga kerja, termasuk pelatihan bagi pekerja yang terdampak PHK agar lebih siap kembali memasuki dunia kerja. Untuk keadaan darurat, layanan kepolisian 110 tetap tersedia 24 jam dan bebas pulsa.