Majelis Ulama Indonesia secara resmi menetapkan hukum penggunaan rokok elektrik atau vape sebagai hal yang haram.

Ketetapan hukum tersebut tertuang secara sah melalui Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026.

Dokumen fatwa ini diterbitkan di Jakarta pada Jumat, 6 November 2026, bertepatan dengan 26 Jumadil Awal 1448 Hijriah.

Keputusan penting ini ditandatangani langsung oleh Ketua MUI Bidang Fatwa Prof KH Asrorun Ni'am Sholeh bersama Wakil Sekretaris Jenderal MUI Dr H Aminudin Yakub.

Dalam aturan tersebut, rokok elektrik didefinisikan sebagai perangkat bertenaga baterai yang memanaskan zat tertentu untuk menghasilkan uap atau aerosol.

Zat yang dipanaskan tersebut biasanya mengandung nikotin, gliserin, serta berbagai bahan tambahan penperasa.

MUI menjelaskan bahwa nikotin merupakan senyawa alkaloid yang ditemukan pada tanaman tembakau maupun dari proses sintesis.

Senyawa ini diketahui mempunyai efek farmakologis terhadap sistem saraf, bersifat adiktif, serta berdampak buruk pada kesehatan tubuh.

Terdapat tiga pertimbangan utama yang mendasari penetapan hukum haram bagi penggunaan perangkat tersebut.

Pertimbangan pertama menyatakan bahwa penggunaan vape dinilai membahayakan kesehatan manusia secara nyata.

Pertimbangan kedua menyebutkan bahwa perangkat ini dapat memberikan dampak merusak terhadap lingkungan sekitar.

Pertimbangan ketiga bertujuan mencegah agar perangkat tersebut tidak dijadikan sarana peredaran serta konsumsi narkotika dan zat adiktif.