Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mendesak pemerintah membatasi penggunaan pekerja alih daya atau outsourcing.

KSPI juga meminta ketentuan pembayaran pesangon sebesar 0,5 kali ketentuan dihapus.

Dorongan itu disampaikan agar aturan pelaksana segera disesuaikan dengan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan yang baru.

Presiden KSPI sekaligus Ketua Partai Buruh Said Iqbal menilai pembatasan outsourcing penting untuk memperjelas status hubungan kerja dan hak pekerja.

Ia meminta pemerintah memastikan pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) menerima pesangon paling sedikit satu kali ketentuan.

"Kami meminta Menteri Tenaga Kerja (Yassierli) segera mengeluarkan pengganti PP Nomor 35 Tahun 2021," ujar Said dalam keterangan resmi, Selasa (13/10).

Menurut Said, tidak boleh lagi ada pembayaran pesangon 0,5 kali dan besaran minimalnya harus satu kali ketentuan.

Empat Kategori Outsourcing dan Sorotan Status Mitra

Said menyebut undang-undang baru membatasi pekerjaan yang dapat menggunakan tenaga outsourcing pada empat kategori penunjang.

Empat kategori itu adalah katering, keamanan, kebersihan, dan pengemudi.

Ia meminta Menteri Ketenagakerjaan menyesuaikan peraturan mengenai pekerja alih daya agar sejalan dengan ketentuan tersebut.

Said juga menyoroti penggunaan status 'mitra' untuk pekerja di PT Pos.

Ia berencana melakukan inspeksi ke kantor perusahaan tersebut di Pasar Baru, Jakarta, pada Rabu (14/10), bersama Kementerian Ketenagakerjaan.

Langkah itu dilakukan untuk mendorong kejelasan hubungan kerja.

"Saya ingin memberikan contoh, BUMN harus tunduk pada undang-undang," ujarnya.

Selain pembatasan outsourcing dan aturan pesangon, KSPI dan Partai Buruh menyoroti penetapan upah minimum 2027.