Mereka mengusulkan kenaikan sebesar 7,5-9,5 persen.

Pemerintah juga diminta menetapkan upah minimum provinsi (UMP) serta upah minimum sektoral provinsi (UMSP) pada 1 November 2026.

Said yang juga Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh menegaskan upah minimum sektoral harus lebih tinggi daripada upah minimum umum di wilayah yang sama.

Ia menyoroti sengketa upah minimum sektoral di Jawa Barat dan meminta pemerintah provinsi menindaklanjuti putusan pengadilan terkait persoalan tersebut.

Said meminta gubernur menghormati rekomendasi bupati dan wali kota mengenai jenis industri serta besaran upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) yang telah dibahas melalui dewan pengupahan.

Untuk mengawal tuntutan tersebut, KSPI dan Partai Buruh menyiapkan aksi bergelombang di 38 provinsi pada 15-30 Oktober 2026.

Aksi itu akan diarahkan ke pemerintah daerah untuk mengawal penetapan upah minimum di masing-masing wilayah.

"Buruh akan berjuang.

Ada aksi-aksi di bulan Oktober ini, sekitar kurun waktu 15 Oktober sampai 30 Oktober, ada aksi bergelombang di daerah," ujar Said.

Sebelumnya, DPR mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna pada Selasa (6/10).

Aturan tersebut terdiri atas 23 bab dan 313 pasal yang mencakup hubungan kerja, tenaga kerja asing, hingga pengupahan.

UU itu menjadi tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023.