Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal menyatakan kebijakan dana cadangan pesangon tidak akan membebani pengusaha.

Aturan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 mengenai kewajiban pembayaran hak pekerja.

Menurutnya, skema iuran ini justru memberikan keringanan bagi perusahaan.

Pengusaha dapat mencicil kewajiban tersebut sejak awal tanpa harus menanggung beban secara tunai sekaligus.

Solusi untuk Buruh dan Pengusaha

Said menyebut langkah ini sebagai solusi yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Pekerja formal mendapat kepastian pendapatan saat terkena pemutusan hubungan kerja.

Di sisi lain, perusahaan terhindar dari tuntutan ketika mengalami kerugian atau pailit.

Ketentuan tersebut juga tidak diberlakukan bagi sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

KSPI mengusulkan penerapan batas atas upah sebagai dasar perhitungan iuran.

Hal itu bertujuan agar iuran tetap proporsional dan tidak memberatkan perusahaan.

Said mencontohkan batas upah dapat dipatok sebesar tiga kali nilai Pendapatan Tidak Kena Pajak.

Perusahaan tidak perlu membayar iuran berlebihan untuk level manajer atau direksi.

Kekurangan nilai pesangon tetap harus dibayarkan langsung secara tunai jika melebihi dana terkumpul.

Ia juga mewanti-wanti pengusaha untuk mematuhi kewajiban penyetoran setelah peraturan pemerintah diterbitkan.

Undang-undang telah mengatur sanksi berlapis bagi perusahaan yang bandel.

Sanksi tersebut mulai dari teguran administratif hingga penutupan izin usaha.

Ada pula ancaman pidana penjara bagi pengusaha yang gagal membayar hak pekerja.