Asosiasi Bangsa Asia Tenggara menyatakan peluang untuk memulihkan representasi politik Myanmar di dalam blok regional tersebut.

Langkah tersebut disertai dengan sejumlah syarat ketat setelah negara itu mengalami krisis akibat kudeta militer.

Evaluasi Kepemimpinan dan Konsensus

Peluang tersebut tercantum dalam dokumen keputusan hasil pertemuan para kepala negara di Manila.

Para pemimpin negara anggota menegaskan kembali komitmen terhadap Konsensus Lima Poin sebagai acuan utama penanganan krisis.

Konsensus tersebut disepakati di Jakarta pada tahun 2021 lalu.

Isi kesepakatan mencakup penghentian kekerasan, dialog konstruktif, serta penyaluran bantuan kemanusiaan.

Pemulihan penuh perwakilan politik akan dipertimbangkan secara bertahap jika terdapat kemajuan nyata di lapangan.

Menteri Luar Negeri negara anggota juga ditugaskan untuk terus melakukan keterlibatan konstruktif dengan Myanmar.

Kelanjutan Diplomasi dan Kepemimpinan Singapura

Partisipasi pemimpin dan Menteri Luar Negeri Myanmar kemungkinan besar belum akan tercapai dalam pertemuan puncak di Manila.

Pembahasan lebih lanjut mengenai partisipasi tersebut rencananya akan dipercayakan kepada Singapura yang memegang presidensi ASEAN tahun depan.

Sejumlah sumber diplomatik menilai langkah ini diambil lantaran perkembangan yang masih minim terhadap penahanan Aung San Suu Kyi.

Kendati demikian, ASEAN tetap membuka ruang partisipasi Myanmar dalam pertemuan sektoral tingkat menteri lainnya tanpa pembatasan.