Eks Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asy'ari memaparkan kronologi penerbitan aturan pengecualian bukti kelulusan sekolah menengah atas.

Penjelasan tersebut disampaikan dalam Sidang Mahkamah Konstitusi mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Hasyim menyatakan penyusunan Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 mengikuti prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan sebelumnya.

Proses pembentukan aturan dimulai dari tahap perencanaan, penyiapan draf internal, hingga pelaksanaan serangkaian kegiatan uji publik.

Prosedur selanjutnya melibatkan DPR RI dan pemerintah melalui konsinyering serta rapat dengar pendapat secara resmi.

Setelah mendapatkan persetujuan, rancangan peraturan tersebut diundangkan ke kementerian terkait guna menjalani proses harmonisasi.

Dalam aturan tersebut, Pasal 18 ayat (3) mengatur pengecualian bagi calon presiden atau wakil presiden yang tidak memiliki bukti kelulusan SMA.

Pengecualian itu berlaku bagi mereka yang berasal dari sekolah asing di luar negeri dan telah mengantongi bukti kelulusan perguruan tinggi.

Gagasan aturan ini muncul ketika KPU melaksanakan rapat koordinasi bersama berbagai pihak, terutama Kementerian Pendidikan.

Usulan tersebut berawal dari pengalaman kementerian yang mendapati banyak pemohon surat penyetaraan perguruan tinggi tanpa jenjang sebelumnya.

Hasyim menegaskan bahwa ketentuan tersebut tidak dibuat dengan motif untuk meloloskan atau memudahkan seseorang dalam kontestasi.