Kepala Badan Reforma Agraria Dedi Prasetyo mengungkapkan lembaganya belum bisa langsung beroperasi secara penuh.

Badan baru tersebut harus lebih dulu menyusun struktur organisasi sebelum mulai menjalankan program kerja.

Pernyataan itu disampaikan Dedi Prasetyo saat memberikan keterangan kepada awak media di Mabes Polri pada hari Kamis.

Ia menjelaskan bahwa lembaganya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden.

Tugas utama badan ini adalah melakukan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, serta evaluasi penyelenggaraan reforma agraria.

Langkah awal yang harus dilakukan adalah berkomunikasi dengan Mensesneg dan KemenPAN-RB.

Komunikasi tersebut diperlukan guna melaksanakan asesmen terhadap para pejabat yang akan mengisi posisi penting.

Struktur internal BRAN nantinya bakal diisi oleh seorang kepala badan dan didukung oleh dua wakil kepala.

Selain itu, terdapat pula seorang sekretaris utama serta empat orang deputi yang turut memegang peranan.

Proses asesmen terhadap posisi-posisi tersebut menjadi tahapan pendahuluan yang wajib diselesaikan segera.

Setelah struktur organisasi terbentuk lengkap, BRAN akan mulai menata berbagai kegiatan hingga akhir 2026.

Pihaknya juga mempersiapkan rencana kerja untuk tahun 2027 agar selaras bersama arah kebijakan pemerintah.

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto telah melantik Dedi Prasetyo sebagai Kepala Badan Reforma Agraria Nasional.

Pengangkatan tersebut didasarkan pada Keputusan Presiden No 105/P/2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan pejabat.