Kesenjangan upah minimum antardaerah kembali menjadi sorotan kelompok buruh menjelang penetapan kebijakan pengupahan periode mendatang.

Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara menilai perbedaan yang terlalu lebar perlu dijawab melalui reformasi sistem pengupahan nasional.

Sorotan Kesenjangan Antardaerah

Presiden KSPN Ristadi menyampaikan contoh perbedaan upah minimum yang terjadi antara wilayah Cirebon dan Kota Bekasi.

Berdasarkan angka tersebut, upah di Cirebon berada di kisaran Rp2,8 juta, sedangkan Kota Bekasi sudah mencapai sekitar Rp5,9 juta.

Selisih tersebut dinilai sudah sangat ekstrem karena telah menembus angka 100% lebih.

Kondisi ini memicu desakan agar aturan upah minimum direformasi melalui Undang-Undang Ketenagakerjaan baru yang sedang berproses di DPR.

Menurut Ristadi, sistem pengupahan saat ini terlalu bergantung pada kondisi masing-masing daerah.

KSPN menginginkan para pekerja pada sektor industri sejenis memiliki standar upah minimum yang lebih seragam di seluruh Indonesia.

Perubahan tersebut juga diharapkan mampu menciptakan persaingan usaha yang lebih sehat bagi para pelaku bisnis.

Apabila sistem lama tetap dipertahankan, KSPN mengusulkan kenaikan upah minimum dibedakan berdasarkan tingkat upah pekerja.

Kelompok upah di atas Rp4,5 juta diusulkan naik 7%.

Sementara itu, kelompok upah Rp3,5 juta hingga Rp4,5 juta diusulkan naik 8%.

Adapun kelompok dengan upah di bawah Rp3,5 juta mendapat usulan kenaikan sebesar 9,2%.

Simulasi tersebut menggunakan asumsi inflasi 3,5% dan pertumbuhan ekonomi 5,7%.

Di sisi lain, pemerintah menyatakan belum menetapkan formula resmi untuk upah minimum.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyebutkan bahwa pembahasan masih berlangsung dan pihaknya menampung berbagai masukan.

Pemerintah juga akan mengupayakan agar persoalan tersebut masuk dalam kerangka pembahasan regulasi ketenagakerjaan.

Sementara itu, kelompok buruh lain seperti KSPI mengusulkan pendekatan kenaikan yang berbeda di kisaran 7,5% hingga 8,5%.

Perbedaan usulan ini menunjukkan bahwa formula upah minimum masih menjadi bahan negosiasi dan belum mencapai keputusan final.