Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku belum mengetahui secara rinci usulan tambahan anggaran yang diajukan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara.

Usulan tambahan dana tersebut bernilai Rp15,8 triliun untuk mendukung proses pembangunan IKN pada tahun 2027 mendatang.

Meski demikian, Purbaya tidak ingin langsung memberikan persetujuan terkait permintaan dana tambahan dari pihak OIKN tersebut.

Ia memilih untuk melihat terlebih dahulu surat pengajuan resmi beserta alasan yang mendasari kebutuhan dana jumbo itu.

Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Purbaya kepada para wartawan di kantor Kementerian Keuangan di Jakarta pada hari Rabu.

Sebelumnya, kebutuhan tambahan anggaran ini sudah disampaikan secara resmi oleh OIKN dalam rapat bersama Komisi II DPR RI.

Sekretaris OIKN Bimo Adi Nursanthyasto memaparkan rincian kebutuhan anggaran tersebut dalam rapat yang berlangsung pada Selasa.

Dalam forum rapat itu, pagu indikatif yang tersedia untuk OIKN pada tahun 2027 tercatat baru mencapai angka Rp6,7 triliun.

Jumlah dana tersebut dinilai masih belum mencukupi karena total kebutuhan anggaran pembangunan IKN tahun depan diperkirakan mencapai Rp22,5 triliun.

Selisih angka tersebut memunculkan kekurangan anggaran sebesar Rp15,8 triliun yang kemudian diajukan sebagai tambahan dana.

Bimo menjelaskan bahwa kebutuhan tambahan dana itu terbagi untuk pembiayaan pembangunan IKN batch kedua dan batch ketiga.

Pembangunan batch kedua memerlukan alokasi dana sebesar Rp7,22 triliun, sedangkan batch ketiga membutuhkan anggaran senilai Rp8,57 triliun.

Dana tambahan tersebut tidak hanya dialokasikan untuk pembangunan fisik saja di kawasan ibu kota baru.

OIKN menyebutkan bahwa anggaran itu juga akan dimanfaatkan untuk pengadaan sarana serta prasarana pendukung pembangunan.

Sikap kehati-hatian yang ditunjukkan oleh Kementerian Keuangan membuat usulan anggaran tambahan ini belum bisa dianggap telah disetujui.