Praktik pungutan liar serta penyewaan kamar di lingkungan lembaga pemasyarakatan mendadak menuai sorotan tajam dari kalangan parlemen.

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan didesak untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola pemasyarakatan yang berjalan saat ini.

Desakan tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Andreas Hugo Pareira, di Jakarta.

Ia menyebutkan bahwa sorotan ini muncul menyusul banyaknya aduan masyarakat kepada Ombudsman RI terkait dugaan pelanggaran oleh oknum petugas.

Persoalan pungli, penyewaan kamar, hingga peredaran narkoba ternyata telah berulang kali dibahas dalam rapat kerja bersama Kemenimipas.

Untuk mengatasi masalah ini, pihak parlemen mendorong pemanfaatan teknologi secara maksimal guna memperkuat pengawasan di lapas dan rutan.

Penggunaan CCTV terintegrasi dinilai penting untuk memantau berbagai aktivitas dan mencegah masuknya telepon genggam ilegal ke dalam sel.

Digitalisasi pengawasan ini diharapkan mampu membuat kondisi fasilitas pemasyarakatan terpantau secara lebih transparan serta efektif.

Selain penguatan teknologi, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan diminta membentuk Tim Pemeriksaan Internal untuk menyelidiki keterlibatan oknum pejabat.

Pihak yang terbukti melanggar aturan dipastikan harus menerima sanksi tegas sesuai dengan tingkat kesalahan yang telah diperbuat.

Sistem database pemasyarakatan juga diminta agar dimaksimalkan agar kondisi rutan dan lapas dapat terus dipantau secara real time.

Pembenahan tata kelola ini dinilai tidak cukup hanya mengandalkan aspek keamanan semata tanpa menjamin hak warga binaan.

Penyelenggaraan sistem pemasyarakatan wajib mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Regulasi tersebut mengedepankan asas kemanusiaan, nondiskriminasi, proporsionalitas, dan profesionalitas dalam setiap pelaksanaannya.