Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu akhirnya memberikan tanggapan resmi terkait ancaman pemakzulan yang diarahkan kepada dirinya.

Ancaman tersebut muncul akibat adanya tudingan bahwa pengelolaan anggaran daerah di lingkungan pemerintah kabupaten berjalan kurang profesional.

Menanggapi situasi ini, Masinton menilai bahwa wacana pemakzulan itu merupakan sebuah skenario politik.

Ia menyebut gerakan tersebut digerakkan oleh kelompok atau fraksi partai yang tidak bisa menerima kekalahan pada kontestasi Pilkada 2024.

Politikus PDIP tersebut mengungkapkan bahwa pihak-pihak itu sempat berupaya mengusung pasangan calon tunggal tetapi menemui kegagalan.

Pasangan calon yang mereka dukung pada akhirnya harus mengakui kekalahan dari pilihan rakyat Tapanuli Tengah.

Masinton juga menyampaikan bahwa wacana pemakzulan kepala daerah di wilayahnya bukanlah sebuah peristiwa baru yang pertama kali terjadi.

Menurut catatannya, tindakan serupa sebelumnya pernah dilakukan secara masif terhadap tiga penjabat Bupati Tapteng pada periode 2022-2024.

Selain itu, ia menuding pihak yang mendorong pemakzulan telah mempolitisasi bencana banjir yang melanda Tapanuli Tengah.

Masinton menilai kritik yang dilayangkan kepada pemerintah daerah tidak diiringi dengan pembahasan serius mengenai rancangan peraturan daerah.

Rancangan Perda tersebut sebenarnya telah diajukan pemerintah kabupaten demi mempercepat pembangunan daerah pascabencana.

Di sisi lain, lima fraksi di DPRD Tapanuli Tengah secara terbuka memang mendesak wacana pemakzulan terhadap Masinton Pasaribu.

Kelima fraksi tersebut masing-masing berasal dari Partai NasDem, Golkar, Gerindra, PAN, serta Partai Kebangkitan Bangsa.

Juru bicara kelima fraksi, Hazmi Arif Simatupang, menyatakan bahwa pihaknya menemukan indikasi buruknya pengelolaan anggaran.

Selain persoalan anggaran, mereka juga menyoroti penanganan bencana banjir yang dinilai berjalan lambat oleh pemerintah daerah.

Penyaluran bantuan kepada warga yang terdampak banjir juga dinilai oleh kelima fraksi tersebut belum berjalan secara maksimal.

Oleh karena itu, mereka mempertimbangkan untuk mengambil langkah politik di DPRD hingga tingkat pemakzulan.

Polemik ini kini mempertemukan dua pandangan berbeda di Tapanuli Tengah antara manuver politik pasca-Pilkada dan desakan evaluasi anggaran.