Sebanyak delapan fraksi di DPR secara resmi menyerahkan usulan agar lembaga legislatif menggunakan hak menyatakan pendapat.

Pengusulan hak konstitusional ini berkaitan dengan polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Total terdapat 120 anggota DPR yang menandatangani usulan tersebut.

Jumlah tersebut telah melampaui syarat minimal 25 anggota DPR agar hak menyatakan pendapat dapat diproses.

Perincian pengusul berasal dari berbagai fraksi yang ada di parlemen.

PDIP mencatatkan 14 orang pengusul dalam dokumen resmi tersebut.

Golkar dan Gerindra masing-masing menyertakan 11 orang anggota.

Fraksi PKB mengirimkan 18 orang pengusul dalam barisan anggota dewan.

Partai NasDem mencatatkan 19 orang anggota yang menandatangani usulan.

PKS menjadi fraksi dengan jumlah pengusul terbanyak yakni 28 orang.

Partai Amanat Nasional atau PAN menyertakan 1 orang anggota.

Partai Demokrat turut menyumbang 18 orang anggota dalam daftar pengusul.

Langkah konstitusional ini disampaikan langsung oleh perwakilan anggota dewan dalam rapat.

Usulan tersebut bermuara pada dugaan perbuatan tercela atau tidak terpenuhinya syarat sebagai wakil presiden.

Dokumen usulan tersebut telah diterima oleh dua pimpinan DPR.

Pimpinan DPR yang menerima penyerahan dokumen berasal dari Partai NasDem dan PKB.

Tahapan selanjutnya adalah membawa usulan tersebut ke rapat Badan Musyawarah DPR.

Setelah itu, dokumen akan dibacakan dalam Rapat Paripurna DPR terdekat.

Hak menyatakan pendapat diatur dalam Pasal 20A ayat (2) UUD 1945.

Ketentuan tersebut juga dipertegas lewat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3.

Undang-undang tersebut mengatur penggunaan hak menyatakan pendapat atas dugaan pelanggaran hukum presiden atau wakil presiden.

Pengesahan sikap resmi DPR memerlukan persetujuan dalam rapat paripurna.

Rapat paripurna tersebut harus dihadiri oleh minimal dua pertiga dari jumlah total anggota.

Keputusan pemberhentian yang disetujui DPR nantinya akan diteruskan ke Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi kemudian akan meminta MPR untuk menggelar sidang istimewa.