Sebanyak 120 anggota dari delapan fraksi partai politik di DPR RI resmi meneken usulan Hak Menyatakan Pendapat atau HMP.

Usulan tersebut diajukan untuk menindaklanjuti polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dinilai bermasalah.

Mayoritas anggota perwakilan fraksi menilai Gibran telah terbukti tidak memenuhi syarat pencalonan wakil presiden.

Penilaian tersebut merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi serta Mahkamah Agung yang telah dikeluarkan sebelumnya.

Atas dasar pertimbangan itu, para pengusul menyatakan DPR perlu menindaklanjuti putusan hukum untuk pemakzulan wakil presiden.

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustofa memimpin langsung rapat yang dihadiri oleh perwakilan partai politik di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Saan menyebutkan rincian jumlah 120 anggota pengusul berasal dari delapan fraksi partai yang ada di parlemen.

Rinciannya meliputi PDI Perjuangan sebanyak 14 orang serta Partai Golkar dan Partai Gerindra masing-masing 11 orang.

Selain itu, terdapat 18 orang dari PKB, 19 orang dari Partai Nasdem, dan 28 orang dari PKS.

Partai Amanat Nasional menyumbangkan 1 orang pengusul, sementara Partai Demokrat menyumbangkan 18 orang.

Mekanisme Lanjutan di Rapat Paripurna DPR

Saan menjelaskan usulan hak menyatakan pendapat ini akan segera dibawa dalam rapat Badan Musyawarah DPR.

Langkah tersebut dilakukan agar usulan bisa dibacakan secara resmi dalam sidang paripurna terdekat.

Sidang paripurna terdekat dijadwalkan akan dilaksanakan pada keesokan harinya di Kompleks Parlemen.

Penggunaan HMP ini telah disesuaikan dengan ketentuan Pasal 79 ayat 4 Undang-Undang MD3 yang berlaku.

Aturan tersebut menyatakan DPR dapat menggunakan hak menyatakan pendapat atas dugaan pelanggaran hukum oleh kepala negara.

Pelanggaran hukum itu dapat berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, maupun perbuatan tercela.

Hak Menyatakan Pendapat sendiri dapat diproses setelah diusulkan secara minimal oleh 25 orang anggota DPR.

Namun, agar bisa disahkan sebagai sikap resmi, usulan ini harus disetujui dalam Rapat Paripurna DPR.

Sidang paripurna tersebut harus dihadiri oleh minimal 2/3 dari total keseluruhan jumlah anggota dewan.

Jika disepakati, keputusan pemberhentian itu akan dibawa ke Mahkamah Konstitusi untuk proses selanjutnya.

Mahkamah Konstitusi nantinya akan meminta Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menggelar sidang istimewa.