Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi resmi mengusulkan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) agar DPR memulai proses pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Usulan itu disampaikan dalam rapat terbatas yang dihadiri perwakilan masing-masing fraksi serta dua pimpinan DPR dari NasDem dan PKB, yakni Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurizal.

Jumlah pengusul telah melampaui syarat minimal 25 anggota DPR, sehingga DPR secara resmi akan memulai proses pemakzulan Gibran.

Sebaran Pengusul dari Delapan Fraksi

Rincian pengusul terdiri dari PDIP 14 orang, Golkar 11 orang, Gerindra 11 orang, PKB 18 orang, NasDem 19 orang, PKS 28 orang, PAN 1 orang, dan Demokrat 18 orang.

Saan menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan anggota pengusul setelah resmi menerima usulan tersebut.

Menurutnya, total tanda tangan yang masuk berdasarkan penyampaian perwakilan masing-masing pengusul mencapai 120 orang dari delapan fraksi.

Dua Putusan Mahkamah Jadi Dasar Utama

Dalam paparannya, masing-masing fraksi umumnya menilai Gibran tak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden usai dua putusan mahkamah yang mempersoalkan dokumen ijazahnya.

Putusan pertama datang dari Mahkamah Konstitusi pada 6 Oktober. Meski pokok gugatan ditolak, MK mengaku tak menemukan bukti dokumen kelulusan SMA Gibran.

Keputusan itu diperkuat kasasi Mahkamah Agung pada 30 Oktober yang membatalkan surat keterangan penyetaraan SMA Gibran.

Anggota DPR dari Fraksi PKB, Muhammad Khozin, menyebut pihaknya menggunakan hak konstitusional yang diatur Pasal 20A UUD 1945 dan Pasal 79 ayat 1 UU Nomor 17 Tahun 2014.

Menurut Khozin, langkah itu pada akhirnya bisa bermuara kepada pemakzulan Gibran selaku Wakil Presiden atas dugaan perbuatan tercela atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wapres RI.