PKB menilai polemik ijazah Gibran harus segera disudahi karena selama ini telah menghabiskan energi yang tak berdampak langsung terhadap masyarakat.

Perwakilan pengusul dari Fraksi Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menyebut ada 11 anggota dari fraksinya yang ikut meneken usulan tersebut.

Doli beralasan pihaknya mengikuti putusan MK dan MA terkait legitimasi posisi Gibran. Menurut dia, dasar hukum untuk memakzulkan Gibran telah final.

Dasar hukum itu, lanjutnya, diperkuat desakan masyarakat agar DPR segera mengambil sikap.

Anggota DPR dari Fraksi NasDem, Sugeng Suparwoto, yang mewakili 19 anggota menyebut polemik ijazah Gibran harus segera disudahi.

Meski begitu, dia menilai 69 anggota DPR dari NasDem bulat mendukung proses hak menyatakan pendapat pemakzulan Gibran.

Sugeng menuturkan seluruh prasyarat untuk memulai proses pemakzulan telah final dan tak ada alternatif lain kecuali proses politik di DPR.

Anggota DPR dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, menilai Gibran tak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden.

Mardani yang mewakili 28 anggota fraksinya menyebut Gibran telah melakukan perbuatan tercela yang bertentangan dengan konstitusi.

Menurutnya, kehidupan berbangsa harus mengedepankan kejujuran, keteladanan, rasa malu, tanggung jawab, serta menjaga kehormatan dan martabat diri sebagai warga bangsa.

Anggota DPR dari Fraksi PAN, Sarifuddin Sudding, menjelaskan ada enam alasan presiden dan atau wakil presiden bisa diberhentikan, mulai dari korupsi, melakukan perbuatan tercela, hingga tak lagi memenuhi syarat.

Sudding menilai Gibran kini tak lagi memenuhi syarat karena surat keterangan penyetaraan pendidikannya dibatalkan di MA.