Benarkah hak Gibran Rakabuming Raka bakal berbeda jauh antara mundur dan dimakzulkan? Mahfud MD justru menyebut tidak ada perbedaannya sama sekali.

Pakar hukum tata negara itu tidak sepakat dengan perbandingan yang ramai beredar, khususnya pada poin uang pensiun dan hak-hak keuangan turunannya. Menurut Mahfud, tidak ada aturan dalam perundang-undangan yang mencabut hak pensiun presiden atau wakil presiden hanya karena ia diberhentikan di tengah masa jabatan.

Artinya, dalam pandangan Mahfud, seorang wakil presiden yang berhenti karena mengundurkan diri dan yang berhenti karena dimakzulkan sama-sama mempertahankan hak pensiun serta fasilitas negaranya.

Kronologi Surat Pengunduran Diri

Perdebatan ini mencuat setelah Gibran bertemu Presiden Prabowo Subianto pada 10 November 2026. Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi mengatakan, pada 11 November Gibran menyerahkan surat pengunduran dirinya langsung kepada Presiden Prabowo di Lanud Halim Perdanakusuma.

Surat itu kemudian disampaikan ke MPR pada 12 November 2026 pukul 11.00 WIB, mendahului rapat paripurna DPR pada pukul 14.00 WIB yang membahas usulan Hak Menyatakan Pendapat. Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan telah menerima surat Presiden berisi permintaan agenda MPR dan meminta semua pihak menghormati prosesnya.

Menko Yusril Ihza Mahendra sebelumnya menilai Gibran tidak memiliki pilihan selain melepas jabatan wakil presiden karena putusan MK dan MA bersifat final, meski Gibran disebut sempat diminta Prabowo berjuang lewat PTUN.

8 Poin yang Disebut Berbeda

Perbandingan yang beredar merujuk pada UU Nomor 7 Tahun 1978. Delapan poin yang disebut berbeda antara lain uang pensiun, yang disebut diterima bila mundur dan tidak diterima bila dimakzulkan; tunjangan janda, yang disebut tetap ada pada jalur mundur dan hilang pada jalur makzul; serta rumah negara, yang disebut boleh ditempati dan dipelihara negara bila mundur, tetapi tidak disediakan bila dimakzulkan.