PDIP Sumut menilai pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka sebagai upaya menghindari proses pemakzulan.

Langkah tersebut diambil usai lebih dari seratus anggota DPR dari delapan fraksi meneken usulan hak menyatakan pendapat.

Proses Konstitusional dan Polemik Ijazah

Wakil Ketua Bidang Politik DPD PDIP Sumut Sutrisno Pangaribuan menyatakan pengunduran diri tersebut merupakan hak yang dijamin konstitusi.

Meski demikian, alasan pengunduran diri harus disertai penjelasan rinci terkait fakta persidangan Mahkamah Konstitusi dan putusan Mahkamah Agung.

Keputusan itu berkaitan dengan polemik dokumen ijazah yang sebelumnya dipersoalkan dalam pencalonan wakil presiden.

Pembatalan Rapat Paripurna DPR

Di sisi lain, DPR membatalkan jadwal rapat paripurna yang semula diagendakan untuk membahas usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat.

Rapat Paripurna seharusnya digelar pukul 14.00 WIB.

Namun, tiga jam sebelum digelar yaitu sekitar pukul 11.00 WIB, rapat tersebut dibatalkan.

Sehari sebelumnya, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad membenarkan jadwal rapat paripurna.

Ia mengatakan jadwal rapat paripurna mundur dari biasanya di mana rapat paripurna digelar mulai pukul 10.00 WIB.

"Besok itu ada rencana agenda Paripurna jam 14.00 kalau saya nggak salah," kata Dasco kepada wartawan di DPP Partai NasDem, Rabu malam.

"Tetapi sampai dengan saat ini, ini undangan belum disebarkan," ujarnya.