Pemerintah mempercepat penegakan aturan pasar modal untuk memperkuat pengawasan dan meningkatkan kepercayaan investor.

Dorongan itu disampaikan Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Drajad Hari Wibowo dalam pertemuan bersama pelaku industri pasar modal di Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Drajad menegaskan keputusan terkait penegakan aturan harus segera ditindaklanjuti.

Ia menyebut sejumlah negara mampu menyelesaikan tindak lanjut keputusan pengawasan dalam waktu sekitar satu hingga tiga pekan.

BEI Diminta Aktif Komunikasikan Hasil Pengawasan

Dalam agenda Penyelarasan Inisiatif Strategis Terkait Perkembangan Industri Pasar Modal, Drajad mengungkapkan bahwa Bursa Efek Indonesia (BEI) telah menyampaikan sejumlah keputusan yang dapat segera dilaksanakan.

"Kita berharap kalau ada keputusan-keputusan itu bisa ditindaklanjuti dengan cepat. Tadi BEI sudah menyampaikan beberapa keputusan yang bisa dilakukan dengan cepat," ujar Drajad.

Selain percepatan tindak lanjut, ia menyoroti pentingnya komunikasi hasil pengawasan kepada masyarakat.

Menurut dia, anggapan bahwa pengawasan pasar modal Indonesia masih lemah tidak sepenuhnya menggambarkan kondisi sebenarnya.

Mekanisme pengawasan dinilai telah berjalan, tetapi penyampaian informasi mengenai hasil pengawasan dan tindak lanjutnya masih perlu diperkuat.

Karena itu, pemerintah mendorong BEI lebih aktif mengomunikasikan keputusan pengawasan kepada publik.

Dalam pertemuan yang sama, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menerima laporan perkembangan reformasi pasar modal dari sejumlah lembaga dan organisasi industri.

Pihak yang menyampaikan laporan meliputi BEI, Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (APEI), Asosiasi Emiten Indonesia (AEI), serta perwakilan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik menyatakan reformasi pasar modal akan terus berjalan secara konsisten.

Fokus pembenahan mencakup peningkatan transparansi, penguatan likuiditas, dan efektivitas pengawasan.

Jeffrey menjelaskan agenda reformasi tersebut memiliki cakupan lebih luas daripada sekadar merespons perhatian penyedia indeks global.

"Reformasi tersebut tidak hanya ditujukan untuk menjawab perhatian penyedia indeks global, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas pasar modal Indonesia secara keseluruhan," ujar Jeffrey.