Perkara hukum yang melibatkan Dokter Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa kembali menyoroti putusan praperadilan yang dinilai janggal.

Kuasa hukum Dokter Tifa, Abdullah Al-Katiri, mempertanyakan posisi Mahkamah Agung dalam menangani kasus dugaan pencemaran nama baik tersebut.

Pihaknya merasa pesimis dapat memperoleh hasil yang diharapkan di persidangan karena penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2026.

Sebelumnya, Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan bahwa permohonan praperadilan dari pihak Dokter Tifa dinyatakan tidak dapat diterima.

Status perkara pokok yang telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur menjadi salah satu pertimbangan utama dalam putusan tersebut.

Penerbitan surat edaran itu sendiri berkaitan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP.

Aturan tersebut mengatur bahwa permohonan praperadilan yang diajukan setelah perkara pokok dilimpahan tidak menghalangi proses pemeriksaan perkara pokok.

Akibat ketentuan itu, permohonan tetap dapat diregistrasi dan disidangkan namun diputus dengan amar tidak dapat diterima oleh majelis hakim.

Abdullah menilai aturan tersebut seharusnya tidak menjadi landasan mutlak yang menentukan putusan hakim karena sifatnya sebagai pedoman internal.

Di sisi lain, Dokter Tifa sebelumnya sempat mengklaim bahwa seluruh dakwaan yang diarahkan kepada dirinya sudah dinyatakan batal demi hukum.

Implikasi Ketentuan Hukum

Berdasarkan ketentuan tersebut, pemeriksaan perkara pokok di pengadilan tetap dapat berjalan meskipun permohonan praperadilan sedang diajukan atau baru didaftarkan.

Kondisi ini kemudian memicu keraguan dari pihak pemohon terkait objektivitas penegakan hukum yang sedang berjalan.

Abdullah menegaskan bahwa pedoman internal semacam itu seharusnya tidak menjadi penentu utama dalam memutus suatu perkara di pengadilan.