Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset kembali menjadi perbincangan publik setelah pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat menetapkan tenggat penyelesaian pada tanggal 15 Desember 2026.

Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyatakan keyakinannya bahwa aturan tersebut bisa segera disahkan tahun ini.

Keyakinan tersebut didasari oleh pembahasan panjang yang telah berlangsung selama sebelas tahun serta komitmen tanda tangan langsung dari pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat.

Meskipun merasa optimistis, Mahfud mengingatkan bahwa pengesahan pada tanggal tersebut tidak berarti aturan hukum ini bisa langsung diterapkan seketika.

Ia menjelaskan bahwa masih diperlukan masa jeda serta penyusunan berbagai peraturan pelaksanaan selambat-lambatnya dalam kurun waktu satu tahun setelah undang-undang resmi disahkan.

Sebagai solusi, Mahfud menawarkan skema khusus yang memberikan waktu bagi masyarakat untuk mencatat dan melaporkan kepemilikan harta sebelum aturan mulai berlaku penuh.

Melalui skema tersebut, harta kekayaan yang dimiliki sebelum aturan berjalan dapat didaftarkan terlebih dahulu agar memiliki kejelasan status yang sah.

Sebaliknya, penambahan harta kekayaan yang terjadi setelah aturan resmi berlaku akan dihitung dengan ketentuan hukum yang baru.

Lebih lanjut, Mahfud memberikan usulan konkret berupa masa jeda selama enam bulan setelah undang-undang itu resmi diberlakukan.

Dalam periode masa jeda tersebut, masyarakat diberikan kesempatan untuk melaporkan harta pribadi yang diduga berkaitan dengan pencucian uang agar statusnya dinyatakan bersih.

Di sisi lain, komitmen pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat untuk merampungkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset ini juga disertai pertanggungjawaban politik yang tegas.

Pimpinan lembaga legislatif tersebut bahkan menyatakan kesiapan untuk mengundurkan diri apabila draf aturan gagal disahkan dalam rapat paripurna sesuai tenggat waktu yang ditentukan.

Pernyataan kesediaan mundur tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.