Pemerintah menegaskan belum mempunyai rencana konkret untuk membentuk lembaga peradilan khusus penanganan perkara badan usaha milik negara.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyatakan wacana yang berkembang harus dipahami secara menyeluruh sebagai bentuk peringatan.

Pernyataan tersebut disampaikan kepala negara untuk seluruh lembaga negara tanpa terkecuali.

Arahan presiden lebih menitikberatkan pada penguatan upaya pencegahan serta pemberantasan praktik rasuah di berbagai sektor.

Supratman menilai penyebutan gagasan tersebut merupakan contoh ilustratif dalam kerangka pemberantasan tindak pidana.

Perilaku koruptif dipandang sebagai musuh bersama yang wajib diperangi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan secara menyeluruh.

Strategi utama yang didorong meliputi perwujudan birokrasi transparan lewat pemanfaatan sistem pemerintahan berbasis digital.

Langkah digitalisasi ini dianggap sebagai instrumen pencegahan paling efektif sebelum penegakan hukum dijalankan.

Pemerintah saat ini menilai kelembagaan peradilan tindak pidana korupsi yang ada sudah mencukupi kebutuhan penegakan hukum.

Fokus kebijakan diarahkan pada penyusunan regulasi yang memberikan efek jera lebih kuat bagi pihak yang berniat melakukan pelanggaran.

Kementerian Hukum menyatakan siap menjalankan arahan lanjutan apabila presiden memberikan instruksi resmi terkait wacana tersebut di masa mendatang.

Menteri Hukum menegaskan bahwa pemerintah tetap membuka diri terhadap segala kemungkinan instruksi lanjutan dari kepala negara di masa mendatang.

Kendati demikian, pembahasan formal mengenai pembentukan badan peradilan khusus tersebut belum pernah dimulai di tingkat eksekutif.

Sistem peradilan yang ada dinilai masih memadai untuk memproses berbagai perkara hukum yang berjalan saat ini.