Menteri Hukum Supratman Andi Agtas memberikan tanggapan terkait wacana pembentukan pengadilan khusus.

Wacana pengadilan ad hoc untuk mengusut pengelolaan BUMN tersebut dianggap sebagai sebuah peringatan penting.

Peringatan tersebut ditegaskan bukan hanya ditujukan kepada BUMN melainkan juga kepada semua lembaga negara.

Supratman menyampaikan bahwa sampai saat ini belum ada rencana resmi untuk melembagakan pengadilan ad hoc.

Pernyataan itu disampaikan Supratman usai mengikuti Sidang Tahunan MPR di kompleks parlemen pada hari Jumat.

Politikus Partai Gerindra tersebut menjelaskan bahwa gagasan pengadilan ad hoc harus dilihat dalam konteks pemberantasan korupsi.

Menurutnya saat ini sudah terdapat banyak lembaga peradilan yang mampu menangani berbagai kasus tindak pidana.

Sebelumnya Presiden menyampaikan pandangan terkait sebagian BUMN yang berjalan tanpa pertanggungjawaban memadai kepada negara.

Keinginan tersebut mencakup pembentukan pengadilan ad hoc khusus untuk mengusut pengelolaan oleh jajaran direksi.

Pengusutan dugaan penyalahgunaan pengelolaan tersebut direncanakan menjangkau kinerja pengurus selama 30 tahun terakhir.

Dalam pidatonya di Sidang Tahunan MPR, Presiden menyoroti adanya sebagian BUMN yang selama ini berjalan tanpa pertanggungjawaban yang memadai kepada negara.

Presiden juga mengungkapkan keinginan untuk membentuk pengadilan ad hoc khusus guna mengusut dugaan penyalahgunaan pengelolaan oleh jajaran direksi selama 30 tahun terakhir.

Menanggapi hal tersebut, Supratman menjelaskan bahwa gagasan tersebut harus dilihat dalam konteks pemberantasan serta pencegahan tindak pidana korupsi yang menyeluruh.