Menteri Hukum Supratman Andi Agtas memberikan tanggapan terkait putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pasal penghinaan.

Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa hanya Presiden dan Wakil Presiden yang dapat melaporkan dugaan penghinaan.

Supratman menilai ketentuan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebenarnya sudah mengatur hal yang sama.

Menurutnya, putusan dari Mahkamah Konstitusi itu hanya berfungsi untuk mempertegas aturan yang sudah ada sebelumnya.

Ia menyatakan bahwa pihak pemerintah menyambut baik putusan tersebut agar tidak ada lagi ruang untuk tafsir lain.

Pernyataan itu disampaikan oleh Supratman saat berada di kompleks parlemen, Jakarta, pada hari Jumat.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan uji materi terkait Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dalam amar putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa delik penghinaan tidak boleh dilaporkan pihak keluarga, simpatisan, atau relawan.

Pengaduan dalam perkara tersebut wajib diajukan secara langsung oleh yang bersangkutan tanpa perantara pihak lain.

Mahkamah Konstitusi menilai kata dapat pada rumusan pasal sebelumnya membuka kemungkinan munculnya berbagai tafsir.

Hakim Konstitusi Guntur Hamzah saat membacakan pertimbangan hukum menyatakan pentingnya memberikan penyelarasan norma tersebut.

Penyelarasan dilakukan dengan memberikan penegasan mutlak bahwa pengaduan hanya dapat dilakukan oleh presiden dan/atau wakil presiden sendiri.

Putusan nomor 275/PUU-XXIII/2025 itu diputus dalam sidang yang digelar pada Rabu tanggal 12 Agustus 2025.

Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo memimpin langsung pembacaan amar putusan yang mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian.

Melalui putusan ini, pihak keluarga, simpatisan, maupun relawan dipastikan tidak memiliki kewenangan hukum untuk mewakili pelaporan.

Keterangan resmi tersebut melengkapi respons pemerintah yang disampaikan di kompleks parlemen pada Jumat, 14 Agu 2026 14:11 WIB.