Badan Pusat Statistik mengungkapkan kelompok pekerja swasta dengan tingkat penghasilan menengah menjadi konsumen terbanyak yang memanfaatkan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan.

Kelompok pekerja swasta tersebut adalah mereka yang memiliki penghasilan Rp4 juta hingga Rp6 juta per bulan.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan profil penerima manfaat kredit subsidi perumahan ini memang didominasi oleh pegawai di sektor swasta.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Amalia dalam acara Rilis Publikasi Statistik Perumahan Tahun 2026.

BPS mencatat fasilitas pembiayaan rumah bersubsidi tersebut paling optimal terserap pada kelompok masyarakat berpenghasilan antara Rp4 juta sampai Rp6 juta.

Fenomena ini terjadi secara merata di hampir seluruh wilayah pembagian zona kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

Kelompok penghasilan tersebut dinilai memiliki antusiasme paling tinggi untuk mendapatkan akses kepemilikan hunian milik sendiri.

Di sisi lain, BPS mencatat pemanfaatan KPR FLPP oleh kelompok pendapatan di atas Rp8 juta hingga Rp10 juta menunjukkan tren peningkatan.

Peningkatan tren tersebut tercatat mulai dari semester II 2025 hingga periode semester I 2026.

Sementara itu, kelompok masyarakat berpendapatan di atas Rp14 juta tercatat nihil karena sudah berada di luar batas ketentuan MBR.

Secara akumulasi, BPS mencatat realisasi program FLPP pada semester I 2026 telah mencapai 91.531 unit rumah.

Angka tersebut melanjutkan capaian sepanjang 2025 yang berhasil menyalurkan sebanyak 278.868 unit rumah bersubsidi.

Berdasarkan sebaran wilayahnya, masyarakat di Pulau Jawa dan Sulawesi tercatat menjadi pengguna fasilitas subsidi perumahan terbesar.

Perkembangan KPR FLPP berdasarkan provinsi paling banyak ditemukan di Jawa Barat, Jawa Tengah, serta Sulawesi Selatan.