Pemerintah berikan data beneficial ownership tersangka karhutla
Sabtu / 24-10-2026, 02:21 WIB
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyerahkan data beneficial ownership korporasi tersangka karhutla kepada penegak hukum.
Sabtu / 24-10-2026, 02:21 WIB
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyerahkan data beneficial ownership korporasi tersangka karhutla kepada penegak hukum.
Rabu / 21-10-2026, 22:28 WIB
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas membuka peluang memasukkan karhutla sebagai terorisme ekologi ke dalam undang-undang menyusul arahan Presiden Prabowo.
Selasa / 25-08-2026, 18:57 WIB
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengajak kader HMI untuk melupakan kepentingan sesaat dan mengutamakan kepentingan keutuhan bangsa serta negara.
Senin / 17-08-2026, 20:42 WIB
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan hukuman mati untuk koruptor telah tersedia dalam sistem hukum Indonesia dan dapat diterapkan.
Jumat / 14-08-2026, 18:14 WIB
Pemerintah memastikan belum ada rencana membentuk pengadilan ad hoc BUMN dan menegaskan pernyataan presiden merupakan bentuk peringatan pencegahan korupsi.
Jumat / 14-08-2026, 15:56 WIB
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menilai wacana pembentukan pengadilan ad hoc BUMN sebagai peringatan bagi semua lembaga negara.
Jumat / 14-08-2026, 15:49 WIB
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyambut baik putusan MK yang menegaskan hanya Presiden dan Wapres yang bisa melaporkan delik penghinaan.
Rabu / 12-08-2026, 20:00 WIB
Kementerian Hukum menguji coba manajemen talenta lewat e-voting untuk pemilihan Kakanwil Sumut guna wujudkan birokrasi yang transparan dan akuntabel.
Minggu / 26-07-2026, 19:24 WIB
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan kenaikan tarif layanan kewarganegaraan bukan untuk mencari keuntungan, melainkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Pemerintah siap mengevaluasi kebijakan tersebut.
Minggu / 26-07-2026, 17:20 WIB
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan kenaikan biaya lepas WNI dari Rp1 juta menjadi Rp5 juta bukan untuk mencari keuntungan negara, melainkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Pemerintah siap mengevaluasi kebijakan tersebut.