Pemerintah telah menyerahkan data kepemilikan manfaat atau beneficial ownership dari perusahaan yang terlibat kebakaran hutan dan lahan kepada aparat penegak hukum.

Langkah tersebut disampaikan oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas di Semarang, Jawa Tengah, pada Jumat (23/10/2026).

Penyerahan dokumen itu dilakukan guna memenuhi permintaan dari pihak yang menangani perkara pembakaran hutan.

Supratman menegaskan bahwa seluruh data yang diminta telah diberikan sebagai bentuk kehadiran negara dalam menyelesaikan persoalan tersebut.

Pemerintah sepenuhnya menyerahkan proses hukum terhadap individu maupun korporasi yang diduga terlibat kepada aparat penegak hukum.

Isu kebakaran hutan ini disebut menjadi perhatian serius dari Presiden Prabowo Subianto yang memantau perkembangannya setiap hari.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto melaporkan adanya 243 orang dan 13 korporasi yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus karhutla.

Penanganan perkara perorangan tersebut dilakukan oleh 13 kepolisian daerah dengan total luas area yang terbakar mencapai 5.856 hektare.

Selain itu, berbagai masukan dari masyarakat terkait pencegahan yang diterima melalui program PASTI Ada Solusi akan diteruskan kepada kementerian terkait serta Kepala BNPB untuk bahan evaluasi.

Supratman juga mengungkapkan keprihatinannya atas dampak asap kebakaran yang menjangkau Sulawesi Tengah dan memastikan pemerintah terus bekerja melakukan pemadaman.