Menteri Hukum Supratman Andi Agtas membuka kans memasukkan kebakaran hutan dan lahan sebagai terorisme ekologi ke dalam peraturan perundang-undangan.

Hal tersebut disampaikannya di Istana Kepresidenan Jakarta usai menerima arahan terkait penanganan masalah lingkungan.

Supratman menyatakan aturan tersebut nantinya pasti akan dimasukkan ke dalam undang-undang sesuai dengan instruksi yang diberikan.

Meski demikian, ia belum merinci secara detail peraturan perundang-undangan spesifik apa yang akan memuat ketentuan tersebut.

Ia menegaskan bahwa langkah paling utama saat ini adalah memastikan proses penegakan hukum berjalan tegas terhadap para pelaku pembakaran.

Seluruh undang-undang yang ada dinilai sudah tersedia dan tinggal disempurnakan apabila masih ada hal yang perlu ditambah.

Istilah terorisme ekologis atau lingkungan sebelumnya pertama kali disuarakan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Prabowo menyebut karhutla bukan semata karena faktor alam, melainkan akibat campur tangan manusia yang membahayakan kesehatan rakyat.

Arahan tersebut disampaikan Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna yang, di antaranya, meminta pihak kepolisian untuk menyelidiki dan menindak tegas pihak-pihak yang menjadi biang kerok kebakaran hutan dan lahan.

Pemerintah menilai tindakan destruktif tersebut merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan karena dampaknya yang secara langsung membahayakan kesehatan jutaan rakyat Indonesia.

Selain itu, Koalisi Sipil sebelumnya juga sempat menggugat penanganan bencana ekologis Sumatera ke PTUN, sementara Muhammadiyah menilai karhutla di Kalimantan Barat bukan sekadar bencana alam melainkan bencana ekologis.