Pelapor Khusus PBB untuk situasi hak asasi manusia di wilayah Palestina, Francesca Albanese, mengajak masyarakat global dan Indonesia memanfaatkan kekuatan ekonomi.

Langkah tersebut diarahkan untuk menekan Israel agar segera mengakhiri pendudukan di wilayah Palestina melalui aksi nyata.

Gerakan boikot terhadap pilihan konsumsi harian serta keputusan investasi dinilai mampu menjadi instrumen perlawanan terhadap sistem ekonomi.

Menurut Albanese, perjuangan demi membela hak rakyat Palestina tidak cukup hanya bertumpu pada jalur diplomasi serta pernyataan politik semata.

Publik juga didorong untuk mengenali berbagai perusahaan, lembaga riset, hingga industri yang mengambil keuntungan dari pendudukan tersebut.

Potensi Kekuatan Ekonomi Warga Indonesia

Dalam sebuah diskusi yang diadakan oleh Amnesty International Indonesia di Jakarta, Albanese menyoroti potensi besar populasi di Tanah Air.

Indonesia tercatat memiliki 250 juta penduduk yang dinilai mempunyai pengaruh signifikan jika sebagian dari mereka ikut bergerak.

Ia menyebutkan bahwa keterlibatan sepuluh persen saja dari total populasi tersebut sudah memberikan arti yang sangat besar.

Konsumen dapat memilih tindakan sederhana seperti menghentikan penggunaan layanan Airbnb, menghindari Coca-Cola, atau tidak membeli pakaian Zara.

Pilihan entitas yang akan diboikot bisa disesuaikan dengan daftar dari gerakan BDS Indonesia di sektor perbankan, makanan, minuman, atau fesyen.

Albanese menegaskan bahwa pendekatan ini sejalan dengan prinsip investasi etis agar uang tidak mendukung pelanggaran hak asasi manusia.