Kementerian Hukum mulai menguji penerapan manajemen talenta berbasis e-voting di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara.

Program baru ini diinisiasi oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas untuk menghadirkan proses pengisian jabatan yang lebih objektif.

Melalui mekanisme digital tersebut, para pegawai diberikan kesempatan menyampaikan aspirasi secara langsung mengenai figur calon pimpinan.

Langkah ini dirancang agar mampu menekan unsur subjektivitas serta intervensi pihak tertentu dalam penentuan posisi strategis.

Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum RI, Nico Afinta, menyatakan bahwa transformasi digital juga menyasar perbaikan tata kelola internal.

Pihaknya ingin memastikan seluruh pegawai dapat menyalurkan hak suara secara bebas, objektif, dan tanpa tekanan apa pun.

Kendati demikian, e-voting bukanlah satu-satunya instrumen penentu karena kandidat harus melewati empat parameter manajemen talenta.

Parameter tersebut mencakup kualifikasi, kompetensi, kinerja, serta potensi yang merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa sistem baru ini berfungsi sebagai penguat objektivitas pengelolaan SDM.

Kebijakan tersebut diharapkan mampu memberikan kepastian jenjang karier yang setara bagi seluruh pegawai di lingkungan kementerian.

Selain e-voting, penguatan komunikasi dua arah lewat Town Hall Meeting terus digalakkan untuk membangun budaya kerja responsif.

Pelaksanaan di wilayah Sumatera Utara saat ini diposisikan sebagai tahap evaluasi sebelum diperluas ke daerah lain.