Usulan mengenai sanksi maksimal bagi pelaku rasuah kembali memicu perdebatan di tengah masyarakat luas.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas memberikan penjelasan terkait aturan hukum yang berlaku di Indonesia.

Ia menegaskan bahwa sanksi tersebut sebenarnya mempunyai landasan hukum yang jelas sejak dulu.

Ketentuan tersebut tetap tersedia secara resmi di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru turut mengatur sanksi berat tersebut.

Aturan baru itu mencakup ketentuan masa tunggu kurang lebih selama 10 tahun penyesuaian.

Supratman menilai perdebatan saat ini bukan lagi mengenai boleh atau tidaknya secara hukum.

Penerapannya sangat bergantung sepenuhnya pada proses penegakan hukum di lapangan.

Hal tersebut mencakup tuntutan dari jaksa penuntut umum serta keputusan akhir hakim.

Jika penuntut umum mengajukan tuntutan maksimal, maka hukuman tersebut boleh dilakukan.

Hakim juga mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan putusan tersebut dalam persidangan.

Pernyataan itu mencuat menyusul viralnya potongan video khutbah KH Mustain Syafi'i.

Dalam video tersebut, ia menyoroti sikap para ulama yang dinilai masih banyak diam.

Kiai Mustain juga mempertanyakan efektivitas hukuman penjara biasa bagi para koruptor.

Menurut pandangannya, sanksi penjara belum mampu memberikan efek jera yang optimal.

Ia bahkan mengusulkan sanksi yang disesuaikan dengan besaran uang yang dikorupsi.

Ia mengajak para ulama mempertimbangkan penerapan sanksi berat melalui maslahah mursalah.