Ketentuan Hukum Sanksi Mati Pelaku Korupsi Saat Krisis Bencana
Wacana ancaman hukuman mati bagi pelaku korupsi kembali menjadi sorotan publik menyusul kasus dugaan penyelewengan dana darurat.
Ketentuan mengenai sanksi berat tersebut secara spesifik diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Ketentuan Pasal 2 Ayat 2 UU Tipikor
Pasal 2 Ayat 1 undang-undang tersebut memuat ancaman pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun.
Selain itu, pelaku juga dikenakan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 dan paling banyak Rp1.000.000.000,00.
Sementara itu, Ayat 2 menegaskan bahwa pidana mati dapat dijatuhkan apabila tindak pidana tersebut dilakukan dalam keadaan tertentu.
Penjelasan pasal tersebut mendefinisikan keadaan tertentu sebagai waktu negara dalam keadaan bahaya, bencana alam nasional, pengulangan tindak pidana, atau krisis ekonomi.
Dalam perkara di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, KPK menetapkan lima orang tersangka terkait dugaan penyelewengan Dana Siap Pakai kebencanaan.
Kelimanya meliputi pejabat pembuat komitmen, tenaga ahli, pihak swasta, hingga individu yang terafiliasi dengan mantan kepala lembaga tersebut.
Total pengadaan di lingkungan instansi tersebut dalam kurun waktu tiga tahun mencapai Rp148 miliar yang bersumber dari dana darurat.
Dana tersebut dialokasikan untuk penanganan sejumlah bencana besar seperti kebakaran hutan di Papua dan Kalimantan, banjir di Sumatera dan Aceh, hingga gempa bumi di NTT.
Kendati demikian, KPK membeberkan alasan tidak menjerat para tersangka dengan ancaman pidana mati dalam kasus ini.
Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menyatakan bahwa penerapan pasal tersebut terkendala keterbatasan waktu penentuan status hukum pasca operasi tangkap tangan.
Penyidik harus segera menetapkan status tersangka dalam waktu 1x24 jam berdasarkan ketentuan yang berlaku dengan kecukupan alat bukti yang ditemukan.
Oleh karena itu, penyidik menerapkan pasal terkait benturan kepentingan berdasarkan hasil ekspos dan kecukupan alat bukti saat itu.
Update Terbaru
Harga dan Spesifikasi Infinix Smart 20 vs Smart 20e, Pilih RAM 6GB atau Baterai Lebih Besar?
Rabu / 18-11-2026, 09:56 WIB
Anne Hathaway Dikaruniai Anak Ketiga Bersama Adam Shulman
Rabu / 18-11-2026, 09:56 WIB
HYBE Jalin Kerja Sama Strategis dengan Creative Artists Agency untuk Perluas Jangkauan Global
Rabu / 18-11-2026, 09:56 WIB
ENHYPEN Rilis Single Baru I Want You Bawa Sisi Romantis Berbeda
Rabu / 18-11-2026, 09:56 WIB
P1Harmony Raih Posisi 4 di Billboard 200 Lewat Album BLOW UP
Rabu / 18-11-2026, 09:49 WIB
Kadin dan Apindo Beri Syarat Terkait Kebijakan Dana Cadangan Pesangon
Rabu / 18-11-2026, 09:49 WIB
Dino Patti Djalal Bahas Isu Global hingga Kebijakan Trump di CNN
Rabu / 18-11-2026, 09:49 WIB
Borneo FC vs Manila Digger: Jam Tayang dan Info Siaran Langsung
Rabu / 18-11-2026, 09:49 WIB
Bali Masuk Daftar Hitam Fodor's Travel Akibat Overtourism 2027
Rabu / 18-11-2026, 09:42 WIB
Skin Barrier Rusak Bisa Dipulihkan Pakai 5 Bahan Skincare Ini
Rabu / 18-11-2026, 09:42 WIB
Panduan Cek NIK KTP Penyaluran Bantuan Beras Terbaru
Rabu / 18-11-2026, 09:42 WIB
Panduan berobat pakai BPJS Kesehatan di luar kota bagi pemudik
Rabu / 18-11-2026, 09:42 WIB
Jadwal Nonton Film Bioskop Trans TV Hari Ini, 18 November 2026: Ada Film Aksi Black and Blue
Rabu / 18-11-2026, 09:40 WIB
Desakan Sanksi Hukum dari Mahfud MD Terkait Polemik Ijazah Gibran
Rabu / 18-11-2026, 09:35 WIB






