Wacana ancaman hukuman mati bagi pelaku korupsi kembali menjadi sorotan publik menyusul kasus dugaan penyelewengan dana darurat.

Ketentuan mengenai sanksi berat tersebut secara spesifik diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Ketentuan Pasal 2 Ayat 2 UU Tipikor

Pasal 2 Ayat 1 undang-undang tersebut memuat ancaman pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun.

Selain itu, pelaku juga dikenakan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 dan paling banyak Rp1.000.000.000,00.

Sementara itu, Ayat 2 menegaskan bahwa pidana mati dapat dijatuhkan apabila tindak pidana tersebut dilakukan dalam keadaan tertentu.

Penjelasan pasal tersebut mendefinisikan keadaan tertentu sebagai waktu negara dalam keadaan bahaya, bencana alam nasional, pengulangan tindak pidana, atau krisis ekonomi.

Dalam perkara di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, KPK menetapkan lima orang tersangka terkait dugaan penyelewengan Dana Siap Pakai kebencanaan.

Kelimanya meliputi pejabat pembuat komitmen, tenaga ahli, pihak swasta, hingga individu yang terafiliasi dengan mantan kepala lembaga tersebut.

Total pengadaan di lingkungan instansi tersebut dalam kurun waktu tiga tahun mencapai Rp148 miliar yang bersumber dari dana darurat.

Dana tersebut dialokasikan untuk penanganan sejumlah bencana besar seperti kebakaran hutan di Papua dan Kalimantan, banjir di Sumatera dan Aceh, hingga gempa bumi di NTT.

Kendati demikian, KPK membeberkan alasan tidak menjerat para tersangka dengan ancaman pidana mati dalam kasus ini.

Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menyatakan bahwa penerapan pasal tersebut terkendala keterbatasan waktu penentuan status hukum pasca operasi tangkap tangan.

Penyidik harus segera menetapkan status tersangka dalam waktu 1x24 jam berdasarkan ketentuan yang berlaku dengan kecukupan alat bukti yang ditemukan.

Oleh karena itu, penyidik menerapkan pasal terkait benturan kepentingan berdasarkan hasil ekspos dan kecukupan alat bukti saat itu.