Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian meningkatkan koordinasi bersama Badan Pusat Statistik untuk merumuskan kebijakan yang tepat.

Langkah tersebut diambil agar pemerintah mampu merespons perubahan pola konsumsi masyarakat serta menjaga stabilitas harga.

Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo menyampaikan hal itu saat mendatangi kantor BPS.

Menurutnya, data dari BPS menjadi landasan penting dalam mengevaluasi kondisi perekonomian serta menyusun langkah strategis.

Pemerintah berharap berbagai aktivitas ekonomi yang belum terjangkau saat ini dapat terpantau secara optimal ke depannya.

Kolaborasi antar instansi juga bakal digalakkan melalui kegiatan berbagi data guna mendukung ketepatan kebijakan.

Drajad menilai daya beli masyarakat Indonesia saat ini masih terpantau kuat melalui sektor pariwisata dan transportasi.

Lonjakan transaksi pembayaran elektronik menggunakan QRIS yang melewati angka 100 persen menunjukkan tingginya tingkat konsumsi.

Pergeseran pola belanja masyarakat menuju ranah digital turut tertangkap oleh sistem pencatatan yang dilakukan BPS.

Wilayah dengan basis industri pengolahan yang kuat terbukti mampu mencatatkan pertumbuhan di atas rata-rata nasional.

Kondisi sektor industri tersebut dijadikan acuan utama bagi Kemenko Perekonomian dalam merancang kebijakan selanjutnya.

Selain itu, penanganan masalah ekspor neto serta pengendalian inflasi tetap menjadi perhatian penting pemerintah.

Karakteristik inflasi di dalam negeri didominasi oleh faktor biaya atau suplai alih-alih dorongan permintaan.

Pengendalian harga dapat ditempuh dengan cara memperkuat ketersediaan pasokan agar tidak memicu kenaikan inflasi.