Pemerintah Indonesia berencana melanjutkan reformasi pasar modal melalui proses demutualisasi PT Bursa Efek Indonesia.

Langkah strategis tersebut bertujuan untuk memperkuat kredibilitas bursa sekaligus mendongkrak daya saing pasar modal nasional di kancah global.

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa kebijakan itu diperlukan agar tata kelola keuangan dalam negeri memenuhi standar internasional.

Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh kepala negara dalam Rapat Paripurna RAPBN Tahun 2026 di Gedung DPR RI, Jakarta.

Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan juga telah menjalankan reformasi internal dengan memberikan sanksi tegas bagi para pelanggar aturan bursa.

Melalui serangkaian pembenahan ini, pemerintah menargetkan pasar modal Indonesia mampu bertransformasi menjadi salah satu bursa terbesar di dunia.

Pasar modal yang kuat dinilai bukan sekadar wadah perdagangan saham semata bagi para investor.

Sistem yang matang harus mampu membuka akses pendanaan seluas-luasnya bagi dunia usaha dan para pengusaha nasional.

Perusahaan rintisan dan startup juga didorong untuk memanfaatkan pasar modal agar bisa naik kelas.

Tambahan ekuitas dan modal dari pasar saham diharapkan mampu memperbesar skala bisnis serta memperluas dampak ekonomi.

Dengan dukungan ekosistem keuangan yang lebih terbuka, dunia usaha diharapkan tidak lagi mengalami kendala berarti dalam hal permodalan.

Pemerintah optimis langkah komprehensif ini sanggup menjadikan bursa efek sebagai motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.