Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang akhirnya angkat bicara merespons langkah politik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gowa.

Keputusan tersebut diambil melalui Rapat Paripurna setelah lembaga legislatif menetapkan hasil kerja Panitia Khusus Hak Angket.

Hasil kerja Pansus tersebut menghasilkan usulan pemberhentian atau pemakzulan terhadap dirinya. Menanggapi hal itu, Husniah menyatakan bahwa seluruh rangkaian peristiwa ini masih berada dalam koridor mekanisme yang berlaku.

"Dengan tegas saya menyatakan bahwa semuanya melalui proses," ujar Husniah Talenrang ketika memberikan keterangan kepada awak media.

Politikus Partai Amanat Nasional tersebut juga menegaskan bahwa dirinya sangat menghargai keberadaan DPRD sebagai rumah rakyat. Ia berharap hubungan antara jajaran eksekutif dan legislatif tetap terjaga dengan baik.

Sebelumnya, ketujuh fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Gowa sepakat bulat untuk menyetujui usulan pemakzulan tersebut.

Seluruh anggota dewan yang berjumlah 45 orang juga turut membubuhkan tanda tangan persetujuan.

Tahapan berikutnya kini berada di tangan pimpinan dewan untuk meneruskan berkas usulan kepada Mahkamah Agung. Lembaga yudikatif tersebut nantinya akan melakukan pengkajian dan memutus perkara sesuai aturan.

Apabila Mahkamah Agung memutuskan bahwa usulan pemberhentian tersebut memenuhi syarat, proses administrasi akan dilanjutkan ke Kementerian Dalam Negeri.

Langkah ini menjadi prosedur akhir dalam menentukan kelanjutan status jabatan bupati.