Sebuah usulan mengenai nomenklatur hukum mengemuka dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset.

Guru Besar Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Yehezkiel Minggus Tiranda, menyarankan pergantian istilah tersebut.

Ia menilai penggunaan frasa pemulihan aset jauh lebih tepat dibandingkan perampasan aset.

Pendekatan ini dinilai mampu mencerminkan tujuan restoratif yang berfokus pada korban.

Menurut pandangannya, istilah perampasan cenderung memuat kesan represif di mata masyarakat.

Sebaliknya, terminologi pemulihan dianggap jauh lebih humanis dalam penegakan hukum.

Dari perspektif hukum, konsep perampasan terlampau berfokus pada pelaku kejahatan.

Sementara itu, pemulihan lebih menitikberatkan kepentingan korban serta negara yang mengalami kerugian.

Aspek kerja sama internasional juga menjadi pertimbangan penting dalam usulan ini.

Istilah asset recovery yang tercantum dalam United Nations Convention Against Corruption dinilai lebih mendekati konsep pemulihan.

Pendekatan tersebut dinilai dapat mempermudah koordinasi lintas negara.

Di luar persoalan nama, aspek ketentuan peralihan dan penutup dinilai sangat krusial.

Bagian tersebut harus dirancang secara cermat guna menghindari potensi sengketa hukum di Mahkamah Konstitusi.

Kondisi Psikologis dan Kehati-hatian DPR

Ia turut memahami bahwa pembahasan aturan tersebut membutuhkan kehati-hatian karena menyangkut banyak kepentingan yang beragam.

Kondisi psikologis di parlemen yang mencakup berbagai pandangan membuat penempatan posisi yang pas menjadi sangat krusial.