Majelis Ulama Indonesia mengusulkan perubahan penggunaan istilah yang berkembang di tengah masyarakat luas.

Ketua MUI Bidang Fatwa Prof KH Asrorun Niam Sholeh menilai istilah Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender merupakan bentuk eufemisme.

Penggunaan istilah tersebut dinilai dapat mengaburkan substansi penyimpangan moral yang terjadi.

Pihaknya mengajak semua pihak untuk mulai mempopulerkan istilah LGSP.

Istilah baru tersebut mencakup Lesbi, Gay, Sodomi, dan Pencabulan.

Langkah ini bertujuan mengembalikan substansi hukum bahwa tindakan tersebut terlarang secara agama maupun hukum.

Deviasi dan penyimpangan norma dinilai mulai dipermisifkan melalui penghalusan makna istilah.

MUI berupaya mendobrak istilah lama agar masyarakat memahami tindakan tersebut sebagai perbuatan kriminal.

Guru Besar Ilmu Fikih UIN Jakarta itu menjelaskan pembiaran pengaburan istilah dapat membuat penyimpangan moral dianggap biasa.

Fatwa MUI tidak berhenti pada penetapan hukum normatif saja.

Langkah tersebut berlanjut pada upaya perubahan sosial dan pembangunan kesadaran publik.

MUI kini sedang menyiapkan Naskah Akademik serta Rancangan Undang-Undang Anti-LGSP.

Rancangan regulasi itu akan segera diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah.

Langkah tegas ini menjadi bagian dari pilar perlindungan masyarakat dari kerusakan moral.

Rintisan RUU Anti-LGSP diharapkan menjadi benteng hukum untuk melindungi moralitas bangsa.

Prof Niam mencontohkan keberhasilan fatwa pornografi dan pornoaksi di masa lalu yang sukses menjelma menjadi Undang-Undang Pornografi.

Kehadiran rintisan regulasi baru ini diharapkan mampu berfungsi secara optimal sebagai benteng hukum yang melindungi keharmonisan masyarakat.