Majelis Ulama Indonesia secara resmi mengeluarkan ketetapan hukum haram terhadap penggunaan rokok elektrik atau vape.

Aturan tersebut tidak hanya menyasar pengguna, tetapi juga mencakup aktivitas produksi serta kegiatan jual beli.

Ketetapan ini tercantum dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 yang disahkan di Jakarta pada Jumat (6/11/2026).

Lembaga tersebut menilai penggunaan perangkat ini membahayakan kesehatan serta merusak lingkungan sekitar.

Selain itu, vape juga dipandang berpotensi menjadi sarana peredaran serta konsumsi narkotika dan zat adiktif.

Rincian Ketentuan Hukum dan Rekomendasi

MUI mendefinisikan rokok elektrik sebagai perangkat bertenaga baterai yang memanaskan zat bernikotin dan gliserin.

Senyawa nikotin dalam perangkat tersebut memiliki efek farmakologis terhadap sistem saraf serta bersifat adiktif.

Dalam ketentuan hukumnya, aktivitas memproduksi dan memperjualbelikan perangkat ini dinyatakan sebagai perbuatan haram.

Lembaga ini turut meminta Presiden bersama DPR segera menyusun undang-undang pelarangan beserta sanksinya.

Sejumlah kementerian dan badan pengawas juga diminta memperketat regulasi serta koordinasi lintas sektor.

Masyarakat diimbau agar menghindari penggunaan perangkat tersebut serta melindungi anak dari paparan nikotin.