Malaysia tetap pada pendiriannya untuk tidak mengakui Israel, meskipun Amerika Serikat memberikan ancaman setelah Negeri Jiran mengusir seorang warga Israel.

Menteri Luar Negeri Mohamad Hasan mengungkapkan bahwa Duta Besar Malaysia untuk AS, Muhammad Shahrul Ikram Yaakob, telah menjelaskan posisi Kuala Lumpur saat dipanggil Kementerian Luar Negeri AS.

Ia menegaskan bahwa kebijakan Malaysia terhadap Israel bukanlah sikap baru atau respons terhadap perkembangan terkini.

"Ini selalu menjadi kebijakan Malaysia. Kebijakan imigrasi kami tidak mengakui Negara Israel atau rezim Zionis.

Ini sudah lama menjadi pendirian kami," kata Hasan, dikutip Bernama pada Kamis (23/7).

Malaysia menjadi sorotan setelah Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengusir warga Israel yang memiliki dua kewarganegaraan, yaitu Israel dan Amerika Serikat.

Menanggapi pengusiran itu, Kongres AS meminta pemerintahan Donald Trump meninjau kembali kerja sama pertahanan dengan Malaysia.

Malaysia selama ini menerima bantuan keamanan, termasuk program Pendidikan dan Pelatihan Militer Internasional (IMET).

Dalam surat Kongres yang ditujukan ke Kemlu AS, mereka menegaskan jika dalam waktu 15 hari Malaysia tidak mengubah sikap, Washington harus menangguhkan pendanaan IMET.

Namun, Malaysia tidak gentar dengan ancaman tersebut. Anwar mengatakan akan tetap melanjutkan kebijakan jika ada kasus serupa.

Dia juga menegaskan bahwa Malaysia tidak melanggar hukum internasional apa pun.

"Sejauh yang kami ketahui, kebijakan ini telah diadopsi oleh Malaysia selama beberapa dekade," kata Anwar.

Malaysia merupakan salah satu negara yang mendukung kemerdekaan Palestina dan mengutuk keras pendudukan serta agresi brutal Israel di Palestina.

Malaysia juga tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel dan berpegang pada prinsip tidak akan mengakui Tel Aviv jika Palestina belum merdeka secara penuh.