Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara menggelar Sumatra Investment Day 2026. Acara ini bertujuan mempercepat realisasi investasi di Pulau Sumatera.

Forum tersebut mempertemukan pemerintah, investor, dan pemilik proyek. BI ingin mendorong investasi berkualitas yang mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

>>> Pakar Hukum: Penggeledahan Mendadak Kasus Febrie Sah Secara Prosedur

Kepala Perwakilan BI Provinsi Sumatera Utara Ameriza M. Moesa menyebut Sumatera memiliki keunggulan strategis.

Letak geografis di jalur perdagangan maritim internasional dan kinerja ekonomi yang terus tumbuh menjadi daya tarik.

Perekonomian Sumatera pada 2026 tercatat tumbuh 5,13% secara tahunan. Diprakirakan tetap di atas 5% dengan inflasi terjaga pada kisaran sasaran 2,5% ± 1%.

“Keberhasilan investasi membutuhkan kolaborasi kuat antara pemerintah pusat, daerah, Bank Indonesia, dunia usaha, dan pemangku kepentingan,” ujar Ameriza, Sabtu (25/7/2026).

Ia berharap Sumatra Investment Day menjadi momentum mempercepat realisasi investasi berkualitas.

BI juga memfasilitasi one-on-one meeting antara investor dan project owner. Langkah ini untuk mempercepat penjajakan kerja sama pada proyek investasi unggulan di Sumatera.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Sulaiman Harahap mengatakan Sumatera memiliki potensi besar di sektor sumber daya alam.

Banyak proyek strategis siap dikembangkan.

Menurutnya, investasi tidak hanya meningkatkan nilai ekonomi, tetapi juga memperkuat daya saing UMKM.

>>> Pemerintah Siapkan APBN untuk Bayar Angsuran Kopdes Merah Putih ke Himbara Mulai September

Investasi juga mengembangkan komoditas unggulan daerah dan menciptakan manfaat ekonomi luas melalui proses yang cepat, transparan, dan akuntabel.

Tri Yanuarti dari Departemen Regional Bank Indonesia menegaskan investasi tetap menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi Sumatera.

BI terus memperkuat bauran kebijakan melalui penjagaan likuiditas, penyempurnaan insentif likuiditas makroprudensial, dan pelonggaran kebijakan makroprudensial.