Ini sudah umum terjadi," kata Nezar dalam keterangan tertulis, Minggu (5/7).

Menurut Nezar, keberhasilan PP Tunas sangat bergantung pada kemampuan platform membangun sistem verifikasi usia yang andal tanpa mengabaikan perlindungan data pribadi.

Pemerhati budaya dan komunikasi digital Firman Kurniawan menilai persoalan tersebut menjadi salah satu kelemahan utama implementasi PP Tunas.

"Kalaupun terhalang oleh tidak bisa mendaftar di aplikasinya, dia (anak-anak) akan mengakali memalsukan umur," kata Firman pada Selasa (21/7).

Ia menilai kondisi itu terjadi karena "filternya sangat lemah di aplikasi itu." Firman juga mengatakan pembatasan akses belum tentu membuat anak berhenti menggunakan media sosial.

Mereka justru dapat berpindah ke platform lain yang pengawasannya lebih lemah.

"Mereka akan cenderung mencari jalan lain yang itu justru jalan-jalan yang mungkin tidak terawasi oleh peraturan," tuturnya.

Oleh karena itu, ia mengingatkan pemerintah agar tidak hanya menjadikan jumlah akun yang ditutup sebagai ukuran keberhasilan.

"Jangan-jangan pemerintah berhasil di situ, tapi mereka bobol pintu belakang yang kita malah enggak tahu," kata Firman.

Menurut dia, penegakan aturan sebaiknya lebih difokuskan kepada platform agar mereka benar-benar mampu mencegah anak masuk ke ruang digital yang berisiko.

Komitmen Platform

Dari sisi platform, Meta sebagai pemilik Instagram, Facebook, dan Threads menyatakan memiliki tujuan yang sama dengan pemerintah.

Kepala Kebijakan Publik Indonesia dan Filipina Meta Berni Moestafa mengatakan perusahaan telah mengembangkan Akun Remaja yang secara otomatis membatasi siapa yang dapat menghubungi remaja, jenis konten yang mereka lihat, serta waktu penggunaan platform.

Berni mengatakan penerapan pembatasan tersebut juga perlu didukung mekanisme verifikasi usia yang tetap menjaga privasi pengguna.