Tak Terpengaruh Tarif Naik, 300 Orang Ajukan Lepas Status WNI
Kementerian Hukum (Kemenkum) saat ini tengah memproses 300 permohonan warga negara Indonesia (WNI) yang ingin melepas kewarganegaraannya.
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyampaikan hal itu di tengah kebijakan kenaikan tarif biaya permohonan menjadi WNI dan pelepasan kewarganegaraan.
Menurut Supratman, kenaikan tarif tidak berpengaruh signifikan karena jumlah pengajuan masih rendah dan hanya diajukan oleh masyarakat dengan kemampuan finansial.
"Demikian pula halnya kenaikan tarif untuk pelepasan kewarganegaraan. Kira-kira permohonannya 300 sampai dengan saat ini, ada 300 orang.
Jadi enggak ada pengaruhnya bagi masyarakat umum," kata Supratman di kompleks parlemen, Selasa (21/7).
Permohonan Naturalisasi Capai 1.000 per Tahun
Selain permohonan pelepasan, Supratman juga mengungkap jumlah permohonan menjadi WNI. Angka tertinggi naturalisasi mencapai 1.000 per tahun.
"Kira-kira permohonan paling tinggi orang setiap tahun yang mau mendaftar menjadi warga negara Republik Indonesia itu paling tinggi 1.000 sampai 1.500 orang permohonan," katanya.
Supratman memastikan keputusan menaikkan tarif telah melalui rapat antar lembaga. Tarif tersebut tidak berubah dalam 10 tahun terakhir.
Politikus Partai Gerindra itu menyebut kenaikan tidak akan berpengaruh luas. Selain biaya, pemohon juga dibebani sejumlah syarat lain.
Bagi calon WNI, mereka harus tinggal lima tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut. Mereka umumnya memiliki kemampuan finansial.
Sementara bagi WNI yang ingin melepas kewarganegaraan, harus tidak memiliki beban pajak dan tidak sedang terjerat hukum pidana.
"Karena orang yang mau melepaskan kewarganegaraannya, dulu mudah, sekarang tidak semudah dulu," katanya.
Supratman sebelumnya menyebut kenaikan tarif pelepasan status WNI naik dari Rp1 juta menjadi Rp5 juta mulai 1 Agustus 2026.
Sedangkan bagi calon WNI naik dari Rp50 juta menjadi Rp75 juta.
Ketentuan itu termuat dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2026 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum RI.
Update Terbaru
Xiaomi 18 Pro Series Bawa Kamera 200 MP Rilis Awal Desember 2026
Rabu / 18-11-2026, 04:49 WIB
Pesta gol ke gawang Belanda bawa Jerman melaju di Nations League
Rabu / 18-11-2026, 04:49 WIB
IHSG Melemah 0,3 Persen, Hendra Wardana Soroti Empat Saham Pilihan
Rabu / 18-11-2026, 04:49 WIB
Indonesia Re Benahi PPID demi Jaga Predikat Informatif
Rabu / 18-11-2026, 04:42 WIB
Anfield Jadi Saksi Persaingan Liverpool dan Manchester United
Rabu / 18-11-2026, 04:42 WIB
Campus League Biliar 2026: Mayshi dan Luthfi Rebut Dua Titel
Rabu / 18-11-2026, 04:42 WIB
Kemenangan 7-0 Brasil atas Singapura Diwarnai Aksi Vinicius Jr
Rabu / 18-11-2026, 04:42 WIB
Jadwal Mega Bollywood Paling Yahud 19 - 22 November 2026
Rabu / 18-11-2026, 04:42 WIB
Harga Emas Dunia Tertekan Dolar dan Obligasi Jelang Risalah The Fed
Rabu / 18-11-2026, 04:36 WIB
Chagee Luncurkan Seri Teh Mangga serta Kenalkan Maskot Baru Teadore
Rabu / 18-11-2026, 04:35 WIB
Kenali Jenis Kulit yang Cocok Pakai Physical Sunscreen Wardah
Rabu / 18-11-2026, 04:35 WIB
Daftar Sunscreen Tranexamic Acid Ampuh Samarkan Noda Melasma
Rabu / 18-11-2026, 04:35 WIB
Sinopsis Rocky Rani Ki Prem Kahani Mega Bollywood Paling Yahud Hari ini 18 November 2026 di ANTV
Rabu / 18-11-2026, 04:33 WIB
Keluarga Kecil Dinda Hauw dan Rey Mbayang Rayakan Ulang Tahun ke-30
Rabu / 18-11-2026, 04:28 WIB






