Mulai Agustus 2026, PPPK Jateng Bisa Dipecat dari Rekomendasi Instansi
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai membuka periode pengusulan pemberhentian Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tahun 2026-2027.
Pengusulan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), serta PPPK Paruh Waktu (P3K PW) dapat dilakukan mulai 1 Agustus 2026.
Ketentuan tersebut diatur dalam Surat Edaran Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Tengah Nomor 800.1.6/558/2026.
Surat edaran itu menjadi acuan bagi seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemprov Jawa Tengah dalam mengajukan pemberhentian ASN sesuai jenis kepegawaiannya.
Tujuan dan Jadwal Pengusulan
Penerbitan petunjuk teknis ini bertujuan menyeragamkan tata cara pengusulan pemberhentian ASN, mulai dari jenis pemberhentian, persyaratan administrasi, alur layanan, hingga jadwal pengusulan.
Aturan ini juga memastikan setiap usulan pemberhentian diajukan secara tepat waktu, lengkap, benar, dan sesuai ketentuan melalui Sistem Informasi ASN (SIASN) BKN maupun platform digital BKD Provinsi Jawa Tengah.
BKD meminta seluruh perangkat daerah memperhatikan jadwal periodesasi pengusulan pemberhentian ASN, khususnya bagi pegawai yang akan mencapai Batas Usia Pensiun (BUP) atau Batas Usia Tertentu pada 2027.
Untuk ASN dengan Terhitung Mulai Tanggal (TMT) pemberhentian Januari dan Februari 2027, masa pengusulan dijadwalkan pada 1-20 Agustus 2026.
Selanjutnya, pengusulan dilakukan secara bertahap sesuai periode TMT pemberhentian atau pensiun sebagaimana tercantum dalam lampiran surat edaran.
Surat edaran juga memuat ketentuan dokumen persyaratan umum maupun tambahan, alur pengusulan pemberhentian PNS, mekanisme pemberhentian PPPK dan PPPK Paruh Waktu, serta prosedur khusus bagi PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Ahli Utama dan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya.
BKD Provinsi Jawa Tengah mengimbau seluruh perangkat daerah agar melaksanakan ketentuan tersebut secara bertanggung jawab.
Pengelola kepegawaian di setiap perangkat daerah diharapkan memberikan informasi, pendampingan, dan fasilitasi kepada ASN yang akan memasuki masa pemberhentian atau pensiun.
Melalui penerapan petunjuk teknis ini, BKD berharap proses pengusulan pemberhentian ASN di lingkungan Pemprov Jawa Tengah dapat berlangsung lebih tertib, akurat, transparan, dan tepat waktu.
Update Terbaru
Pasar Saham Wall Street Melemah Diikuti Koreksi Sektor Teknologi
Rabu / 18-11-2026, 05:42 WIB
Nvidia Hadapi Penyelidikan SEC Akibat Dugaan Penyesatan Informasi Investor
Rabu / 18-11-2026, 05:42 WIB
Faktor Suku Bunga BI Bikin Laju IHSG Cenderung Terbatas Hari Ini
Rabu / 18-11-2026, 05:42 WIB
Bedak Padat yang Bagus Merek Apa? Kenali Deretan Produk Lokal Ini
Rabu / 18-11-2026, 05:35 WIB
Komparasi Asics Metaspeed Sky Tokyo vs Paris, Sepatu Karbon Andalan Pelari
Rabu / 18-11-2026, 05:35 WIB
Pilih Mana: Kahf atau Garnier Men untuk Kulit Wajah Berminyak
Rabu / 18-11-2026, 05:35 WIB
Casio Mudman GDG-B100 Resmi Meluncur di AS Bawa Fitur Bluetooth
Rabu / 18-11-2026, 05:35 WIB
Nonton Drakor What a Boss Wants Episode 3-4 Sub Indo di TVN bukan LK21: Lee Eun Chae di Medan Perang Kantor
Rabu / 18-11-2026, 05:33 WIB
Ramalan Zodiak 18 November: Cancer Jaga Sikap, Leo Jemput Peluang Emas
Rabu / 18-11-2026, 05:21 WIB
Sinopsis Line of Duty di Bioskop Trans TV Hari ini 18 November 2026
Rabu / 18-11-2026, 05:18 WIB






