Pada akhir Juni lalu, akun Instagram Cabinet Couture Indonesia yang mengunggah foto pejabat beserta informasi merek dan harga pakaian, tas, jam tangan, sepatu, serta aksesori mereka mendadak viral.

Setelah banyak postingan menjadi perbincangan, akun tersebut tidak lagi dapat diakses di Indonesia. Muncul pemberitahuan bahwa pembatasan dilakukan untuk memenuhi permintaan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

>>> Port Wyndham Crocs Hajar Bow River Blues dengan Selisih 56 Poin

Tidak lama kemudian, Cabinet Couture membuat akun baru.

Namun, perbincangan publik tidak berhenti pada pemblokiran, melainkan bergeser ke pertanyaan mendasar: mengapa busana pejabat bisa menjadi persoalan politik warga?

Simbol dan Komunikasi Politik

Jawabannya terletak pada cara manusia memaknai simbol. Dalam kehidupan sehari-hari, cara berpakaian adalah hak individu.

Namun, ketika seseorang menerima jabatan publik, simbol yang melekat padanya tidak lagi sepenuhnya urusan pribadi.

Apa yang dikenakan pejabat menjadi bagian dari komunikasi politik yang terus dibaca, ditafsirkan, dan dievaluasi masyarakat.

Ketika seorang presiden mengenakan pakaian adat saat upacara kenegaraan, memakai batik di acara tertentu, atau turun ke lapangan dengan sepatu bot saat mengunjungi lokasi bencana, pilihan itu bukan semata soal pakaian.

Semua itu adalah pesan kepada publik mengenai siapa presiden itu dan bagaimana ia ingin dipersepsikan, misalnya sebagai sosok yang dekat dengan masyarakat.

Inilah yang dalam kajian symbolic politics disebut sebagai penggunaan simbol untuk membentuk cara masyarakat memahami pengurus negara.

Makna di Balik Kemewahan

Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering memilih pakaian tertentu agar dipersepsikan dengan cara tertentu. Seseorang mengenakan jas saat wawancara kerja atau memakai seragam profesinya karena berharap dipandang kompeten.